Di duga Kontraktor Nakal, Abaikan keselamatan Para Pekerja ( K3)

Sambas, BorneOneTV.com- Proyek pembangunan Gedung asrama Siswa MAN IC Sambas, diduga kontraktor Nakal, banyak pekerja Abaikan keselamatan Kerja ( K3), Sambas, Kalbar, Kamis, ( 9/ 12/ 2020).

Banyak pekerja yang mengabaikan keselamatan kerja ( K3) di duga kurangnya pengawasan dari pihak kontraktor, Proyek yang di kerjakan Oleh PT. Tiara Waringin Manunggal dan CV. Citra Stapaka Sejahtera selaku konsultan nya.

Kedisiplinan dalam bekerja merupakan cerminan dalam suatu kualitas dari pekerjaan, bagaimana kontruksi tersebut bisa terbangun Sesuai RAB, jika pekerja nya tidak disiplin dan abaikan keselamatan kerja ( K3).

Atas kejadian tersebut , PT. Tiara Waringin Manunggal mengabaikan Undang-Undang K3

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

Ketika awak media turun ke lokasi pekerjaan, ketemu Edi Saputra bagian Logistik, ia menjelaskan, pekerjaan dimulai bulan Oktober, kemungkinan selesai di bulan Desember, Pekerja disini berjumlah 40 orang, semua berasal dari masyarakat setempat, dan tidak ada tenaga dari luar, dan diduga pekerja tidak memiliki sertifikasi, tutup Edi Saputra. ( Dedi Anggara)