Wagub Kalbar Soroti IPM dan Angka Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara

Pontianak, BorneOneTV.com_Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar meningkat sebesar 0,01 menjadi 67,66 persen, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,90 persen, sedangkan Kabupaten Kayong Utara sebesar 62,68 persen.

“Angka ini membuat Kabupaten Kayong Utara masih di bawah angka Provinsi dan Nasional,” kata Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H saat memberikan sambutan pada acara
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 secara virtual di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur, Selasa (30/3).

Bacaan Lainnya

Dijelaskannya, untuk menentukan berhasilnya tidak suatu daerah dalam menjalankan roda organisasi IPM menjadi suatu ukuran.

“Jadi tingkat pendidikan harus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi Kayong Utara harus dipacu. Kemudian sarana kesehatan harus dibangun, supaya IPM dapat meningkat di Kayong Utara,” tegasnya.

Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD kabupaten/kota tahun 2022. Dokumen RKPD juga bertujuan untuk menjadi dokumen yang berisikan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan aktual di daerah.

“Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota merupakan tahapan penting dari perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional,” jelasnya.

Namun untuk mendukung pencegahan terhadap pandemi Covid-19, masih kata Mantan Bupati Mempawah, Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan melalui video conference maupun pertemuan fisik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dilihat dari persentase penduduk miskin Nasional sebesar 10,19 persen, Kalbar sebesar 7,24 persen, dan Kayong Utara 9,56 persen yang menunjukkan Kayong Utara lebih tinggi persentasenya dari Provinsi dan di bawah nasional.

“Perbandingan Nasional, Kalbar dan Kabupaten Kayong Utara, pada angka tingkat kemiskinan Kayong Utara masih tinggi di atas Kalbar, walaupun masih di bawah nasional. Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat memacu untuk menurunkan angka kemiskinan,” harapnya.

Disamping itu, Wagub Kalbar juga menyoroti angka stunting yang ada di Kayong Utara sebesar 26 persen, sedangkan Provinsi Kalbar sebesar 22 persen.

“Kayong Utara angka stunting atau angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi, persentasenya di atas Kalbar. Ini juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara,” ujarnya.

Pada tahun 2022 Pemprov Kalbar menargetkan penurunan angka kemiskinan Kalbar 7,21-7,23 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,53-4,29 persen.

“Target penurunan angka kemiskinan di Kayong Utara sebesar 9,3 persen. Untuk target tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,7 persen dengan capaian 2020 telah mencapai target 2022,” jelas H. Ria Norsan.

Dia menambahkan IPM Kalbar di tahun 2022 diharapkan mencapai 70,29 persen, namun target Kayong Utara masih 64,29 persen, dikarenakan IPM Kayong Utara terendah se-Kalbar.

“Penetapan target tersebut diharapkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap dampak pandemi Covid-19, karena target yang ditetapkan masih terlampau jauh dari capaian 2020. Untuk itu, perencanaan pembangunan, kita harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam membantu pemulihan ekonomi nasional,” tambahnya.

Wagub Kalbar kembali mengingatkan bahwa perencanaan itu harus menggunakan data yang solid dan valid, agar hasil yang dicapai akan baik.

“Bagaimana kita bisa mengukir suatu perencanaan dengan baik, apabila data yang digunakan tidak solid ataupun valid,” tutupnya.

Sementara, Wakil Bupati Kayong Utara,  H. Effendi Ahmad, S.Pd.I., mengatakan terkait pencapaian visi dan misi pembangunan Kayong Utara dalam Indikator IPM, serta penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

“Saya menginginkan adanya perhatian serius dari Perangkat Daerah Kayong Utara, untuk senantiasa melakukan sinkronisasi  dan sinergitas terhadap program kegiatan dan pembangunan yang telah disusun, sehingga tidak berjalan masing-masing,” pinta H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.

Dia mengapresiasi pada masa pandemi ini Kabupaten Kayong Utara berada dalam zona kuning. Untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19 ini, proses vaksinasi sampai saat ini masih berjalan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kami sangat mengapresiasi atas kerja keras dan kontribusi dari seluruh lembaga dan komponen masyarakat untuk tetap menjaga dan patuh protokol kesehatan,” ucapnya. (L4Y).