Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pencabulan di Sanggau, JPU Ajukan Kasasi di MA

Kasi Pidum Kejari Sanggau, Agus Eko Wahyudi.

Sanggau, BorneOneTv.com – Vonis bebas dijatuhkan majelis hakim terhadap MA, terdakwa kasus pencabulan anak di bawah umur dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sanggau, pada Senin (5/4/2021).

Padahal sebelumnya, pada sidang tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa 12 tahun penjara. Maka dari itu, JPU memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan bebas tersebut.

“Atas putusan vonis bebas tersebut, kami akan mengujinya ke Mahkamah Agung dengan melakukan upaya hukum kasasi,” kata Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Agus Eko Wahyudi di ruang kerjanya, Selasa (6/4/2021).

Eko mengatakan, pihaknya sudah menerima Salinan putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Sanggau. “Salinan putusan majelis hakim PN Sanggau akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menyusun memori kasasi,” terangnya.

Dalam putusan nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Sag, dijelaskan dia, majelis hakim yang diketuai Dian Anggraini dengan dua hakim anggota masing-masing Eliyas Eko Setyo dan Bahara Ivanovski S Napitupulu memutuskan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut, JPU melayangkan tiga dakwaan terhadap terdakwa. Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RO No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RO No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 8 huruf a dan pasal 5 huruf c Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (pul)