PSSU tanpa KPPS dan PKK di nilai kuasa hukum Paslon 2 Cacat Hukum

 

Sekadau, BorneOneTV.com – KPU Kabupaten Sekadau tidak aktifkan KPPS dan PKK Kecamatan Belitang Hilir dalam penghitungan suara ulang pada 12 April mendatang. Kuasa hukum Rupinus-Aloysius sebut sebagai cacat hukum, Selasa (6/4).

“KPPS Kecamatan Belitang Hilir itukan harus diganti baru, tidak pakai yang lama karena mereka sudah cacat. Kalau KPU tidak mengganti itu, berarti cacat hukum. Kalau tidak diganti, tidak boleh diselenggarakan (hitung suara ulang),” tegas Kuasa Hukum Rupinus-Aloysius, Abo Markus.

“Karena PKPU RI nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 73 ayat (2) itu sudah jelas” terangnya.

Adapun isi dari PKPU RI tersebut diantaranya Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Kami hanya meminta agar PKPU itu dijalankan, jangan hanya penghitungan saja. Tetapi KPPS itu harus diganti, kita bukan bicara menang atau kalah tapi mekanisme harus sesuai,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, Ketua KPU Sekadau, Drianus Saban mengungkapkan untuk Tidak mengaktifan kembali KPPS dan PPK Kecamatan Belitang Hilir yang akan melakukan Perhitungan Surat Suara Ulang. Lantaran yang akan melakukan perhitungan langsung oleh KPU Sekadau.

“Itu diperintahkan ke KPU saja. Namanya itu tahapan teknis penghitungan, bukan tahapan pilkada. Teknis penghitungan saja yang kita keluarkan berdasarkan surat 272, karena amar putusan MK memerintahkan anggota KPU yang menghitung,” tandas Saban. (Kris)