Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur, Ini Yang Disampaikan Wagub Kalbar

Pontianak,BorneOneTV-Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Penyampaian Keputusan DPRD Kalbar tentang Rekomendasi Terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020, di Ruang Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Selasa (20/4).

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing. L dan dihadiri oleh Para Wakil Ketua DPRD Kalbar.

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H mengatakan ada beberapa rekomendasi DPRD Kalbar yang disampaikan untuk Pemprov Kalbar dalam rangka LKPJ Kalbar Tahun Anggaran 2020 ini.

“Nanti kita akan tindaklanjuti. Ada beberapa hal yang menurut mereka itu masih belum maksimal dilaksanakan. Jadi nanti kita lihat di lapangan, jika memang itu belum maksimal akan kita tindaklanjuti,” ungkap Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.

Rekomendasi Anggota Dewan dalam hal ini mencakup beberapa poin, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan infrastruktur jalan yang masih banyak terlihat rusak.

“Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak, memang dalam tahun 2020 kemarin, kita belum maksimal mengoptimalkan jalan. Karena dana tersedot untuk penanganan Pandemi Covid-19. Insyaallah di tahun 2021/2022 ini, akan difokuskan kembali untuk pembangunan struktur jalan,” jelas Wagub.

Rekomendasi lainnya menyebutkan, angka kemiskinan di Kalbar tidak sinkron dengan data yang ada. Angka kemiskinan antara BPS dan Dukcapil Kalbar harus selaras.

“Gubernur sudah mengisyaratkan agar instansi-instansi di Kalbar menggunakan satu data, contoh angka jumlah penduduk antara pemerintah provinsi atau di Dukcapil dengan BPS itu tidak sama. Kalau di Dukcapil setiap hari mengaudit, tapi kalau BPS itu biasanya setahun sekali baru mengaudit. Itu yang menyebabkan terjadi ketidaksinkronan,” ucapnya.

Sementara itu, pihak humas DPRD Kalbar mengatakan, ada beberapa catatan untuk Pemprov Kalbar terkait perbaikan kinerja pemerintah ke depan, salah satunya di bidang infrastruktur jalan.

“Terutama untuk peningkatan IPM, kemudian terkait capaian jalan kondisi mantap, yang masih belum mencapai target. Kita ingin Pemprov Kalbar lebih fokus untuk membangun infrastruktur,” kata Angeline menambahkan. (L4Y).