Dugaan Pungli Rapid Test Antigen di Dinkes Sambas, dr. Fatah Maryunani: Bahwa telah terjadi Kekeliruan saat membuat kwitansi

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sambas, dr. Fatah Maryunani 

Jumat, 7 Mei 2021

Sambas, Borneonetv.com- dr. Fatah Maryunani beserta sekretaris dinas kesehatan dr. Ganjar Eko Prabowo mengklarifikasi Terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas terhadap warga,

Dengan bukti dokumen seperti kwitansi sebesar Rp 250 ribu, dan surat keterangan hasil swab test Rapid Antigen dengan kop surat bertulis Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Kalbar, Jumat, ( 7/ 5/ 2021).

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sambas, dr. Fatah Maryunani menjelas, bahwa telah terjadi Kekeliruan pada saat bikin kwitansi, Pegawai BRI periksa Antigen di Rumah dr.Ganjar hasilnya positif, karena itulah dibuatkan surat resmi kop dinkes yg cantumkan arahan2, terus yg bersangkutan minta kwitansi untuk klem ke kantornya, karena mintanya di Dinkes, oleh staf dibuatlah kwitansi yang berstempel dinas kesehatan, Ungkap Fatah, Jumat, 7 Mei 2021, saat dikonfirmasi lewat Pesan singkat What’s up.drSekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr.Ganjar Eko Prabowo

Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Sambas, dr. Ganjar Eko Prabowo menambahkan, seharusnya kwitansi itu tidak boleh ada stempel Dinkes karena dilaksanakan di fasyankes swasta/DPP (dokter praktek perseorangan), kop hasil pemeriksaan harusnya juga tidak boleh kop Dinkes, namun harus menggunakan kop DPP dan stempel DPP, Staf dinkes berinisiatif sendiri tanpa perintah dan sepengatahuan DPP membuat kwitansi, dan hasil test itu berkop dan berstempel Dinkes dengan tujuan, untuk kepentingan klien guna dapat penggantian dari kantornya, Ungkap Ganjar, Jumat, 7 Mei 2021, saat dikonfirmasi lewat Pesan singkat What’s up.

Fasyankes yg digunakan adalah DPP atau praktek swasta dengan swadana sendiri dan tidak mungkin dapat mengklaim atau meminta penggantian alat rapid ke dinkes. Hasil dari klien Reaktif, staf dinkes berinisiatif berinisiatif sendiri menggunakan kop Dinkes, padahal seharusnya tidak perlu juga hasil reaktip maupun non reaktip, jika menggunakan fasilitas DPP menggunakan kop dan stempel DPP, harusnya bukan memakai kop dinkes, tambah Ganjar.

Kwitansi bertulis bahwa klien telah membayar ke staf dinkes dengan tujuan agar klien dapat penggantian dari kantornya. dengan demikian tidak mungkin staf dinkes Ini bisa menggunakan kwitansi untuk mendapat klaim atau penggantian dari dinkes, dan seperti itulah Berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Sambas tadi siang, tutup Ganjar.

(Dedi Anggara).