Dewan Sanggau Desak Sekda Carikan Carikan Solusi untuk Pencairan TPP ASN di Dinas LH 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau, Yulianto

Sanggau, BorneOneTv.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau, Yulianto mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka segera mencarikan solusi terkait persoalan tunjangan bagi ASN yang belum cair.

Sebagaimana diketahui bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum dapat dicairkan. Menurut Yulianto, yang dibutuhkan ASN di Dinas LH saat ini adalah solusi, bukan saatnya lagi saling menyalahkan.

“Saya minta Sekda segera memfasilitasi dua OPD ini (Dinas LH dan BKPAD) supaya tidak mengganggu kinerja pegawai di Dinas LH,” katanya, Senin (17/5/2021).

Kritikan dari masyarakat, Yulianto menyebut, merupakan hal biasa. Harus ditanggapi dengan bijak. “Kami di DPRD siap membantu jika memang kami dibutuhkan,” ujar legislator Partai Hanura ini.

Semerautnya persoalan TPP ini, lanjut Yulianto, bukan hanya dialami oleh Kabupaten Sanggau, tapi semua kabupaten/kota.

“Tinggal bagaimana kepiawaian kabupaten/kota untuk profesional dalam mencarikan solusi atas persoalan anggaran yang dihadapi. Intinya, hak pegawai harus diperhatikan. Begitu juga pegawai harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Dikonfimrasi, Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka mengatakan, belum cairnya TPP ASN di Dinas LH berkaitan dengan teknis penatausahaan keuangan. “Iya (TPP di Dinas LH belum cair). Itu menyangkut teknis penatausahaan keuangan (BPKAD). Tentu perlu segera dilakukan perbaikan oleh Dinas LH dan BPKAD,” jawabnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Kukuh menerangkan, dalam penyusunan RKA dan yang melakukan entry ke sistem adalah dinas.

“Pagu dan anggarannya sudah kita sediakan, termasuk TPP tersebut. Untuk rincian di dalam RKA dari dinas, karena adminnya mereka. Dan pada waktu minta dicairkan ternyata di rekening penyediaan TPP tidak sesuai, mereka entry-kan di rekening lainnya. Jadi harus dibetulkan atau disempurnakan terlebih dahulu. Karena secara sistem penatausahaan keuangan tidak bisa diproses,” terangnya.

Solusinya, Kukuh menambahkan, harus dilakukan penyempurnaan APBD. “Khususnya belanja TPP dinas tersebut. Karena mekanisme keuangan menggunakan sistem dan tentu sesuai mekanismenya. Saat ini masih diupayakan,” tutupnya. (Pul)