Kasus Tipikor Dana PKH Tayan Hilir, Dinsos Sanggau Merasa Kecolongan

Kadinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Aloysius Yanto

Sanggau, BorneOneTv.com – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Sanggau merasa kecolongan atas kejadian kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana Program Keluarga Harapan (PKH) wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.

Pasalnya, pihak Dinsos Sanggau baru mengetahui adanya dugaan penyelewengan dana PKH itu pada 2020. Sementara perbuatan tersangka sudah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni dari tahun 2017 hingga 2020.

Dikatakan Kadinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Aloysius Yanto, bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian yang menyebabkan adanya indikasi kerugian negara melalui program PKH di Tayan Hilir tersebut. Ia menilai ini merupakan kelengahan dalam pengawasan sehingga pihaknya kecolongan.

“Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita agar ke depan dapat meningkatkan monitoring dan pengawasan dalam penyaluran PKH ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, senin (31/5/2021) sore.

Ia juga menilai, bahwa kejadian ini merupakan kelengahan dari pihak desa dan kecamatan. Sebab untuk pengawasan tidak hanya dari Dinsos tapi juga dari pihak desa dan kecamatan.

“Porsinya sama yakni pengawasan. Jadi ada kelengahan juga dari pihak desa dan kecamatan,” tuturnya.

Maka dari itu, pihaknya akan meningkatkan koordinasi ke pihak desa dan kecamatan sehingga hal serupa dapat dicegah. “Andaikan ada sedikit saja hal-hal yang membuat curiga, kita akan terjun langsung untuk memprosesnya,” kata dia.

Diakuinya, memang pihaknya kekurangan personel dalam hal ini, sehingga akan mengunakan partner yang ada di kecamatan dan desa, di samping juga akan menugaskan koordinator atau staf maupun Kabid di Dinsos Sanggau untuk terjun langsung ke lapangan.

Ia juga membeberkan, bahwa untuk dua orang tersangka kasus Tipikor tersebut sudah diputus kontrak sebagai pendamping PKH Kecamatan Tayan Hilir, karena dinilai sudah melanggar kode etik.

 

“Pelanggatan kode etik tersebut sebenarnya sudah kita laporkan sejak Agustus 2020 lalu ke Kementrian Sosial. Baru Per 1 Januari kontrak dua orang tersebut diputuskan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus Tipikor dana PKH Tayan Hilir ini menyeret dua orang tersangka yang tak lain merupakan pendamping PKH di wilayah tersebut, dimana hitungan sementara kerugian negara capai Rp1,8 miliar. (pul)