Syarat Lelang Proyek memiliki 10% saldo rekening koran. Ketua Gabpeksi : Kebiri Perusahan kecil

Rabu, 23 Juni 2021

Sekadau, BorneOneTV.com – Dianggap memberatkan perusahaan Kecil, Ketua Gabungan Perusahaan Kontruksi (Gabpeksi) Kalbar, Heryanto Gani angkat suara terkait syarat lelang proyek pembangunan Puskesmas SP3 Trans dan Puskesmas Selalong milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.

Heryanto Gani menyatakan keberatannya atas salah satu syarat diberikan bagi penyedia jasa konstruksi yang ingin mengikuti lelang terbuka yang tahapannya dimulai sejak 18 Juni 2021 itu.

Dimana terdapat syarat agar penyedia jasa memiliki saldo rekening koran perusahaan minimal 10 persen dari nilai HPS dalam bulan terakhir pada saat tender tersebut diumumkan. Sementara diketahui nilai Hps paket untuk pembangunan Puskesmas SP3 Trans dan Puskesmas selalong mencapai Rp. 5.725.000.000,00 miliar – Rp. 4.725.000.000,00.

Dirinya pun mempertanyakan syarat yang dianggap memberatkan Perusahan Kecil tersebut. Mengingat nilai 10 persen dari HPS paket cukup besar dan tidak semua perusahaan Kecil mampu memenuhi syarat tersebut.

Indikasi inilah yang harus diungkap, sebenarnya ada apa. Kenapa harus memberikan syarat ini. Dapat dipastikan orang yang dapat mengikuti tender adalah orang yang sudah menyiapkan syarat-syarat itu, karena sebelum diumumkan sudah harus ada uang di rekening giro. Itu salah satu syarat yang sangat memberatkan,” ungkapnya.

Selaku Ketua Gabpeksi Kalbar, Iapun merasa keberatan dengan syarat lelang APBD kabupaten Sekadau yang dianggap secara perlahan membunuh Perusahan kecil khusus bidang jasa konstruksi lokal.

Mengingat untuk proyek pembangunan yang menggunakan dana APBN yang memiliki nilai mencapai ratusan miliar saja tidak menggunakan jaminan uang 10% di rekening giro perusahaan.

Tidak mungkin dalam rentang waktu 6 hari dia (Perusahan kecil khusus bidang jasa konstruksi lokal/ penyedia jasa konstruksi) akan mampu menyiapkan uang sebesar 10% dari nilai HPS.

Ia pun yakin, penyedia jasa konstruksi di APBD Kabupaten Sekadau juga tidak 100 persen siap dengan syarat tersebut, terlebih syarat itu merupakan syarat tambahan.

Memang benar dalam Perpres no 12 Tahun 2021 terbaru mensyaratkan boleh PA/PPK menambah syarat lelang tetapi tidak yang memberatkan seperti ini. Nah pertanyaan ada apa. Ini harus dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau,” tegasnya.

Selain itu, Heryanto Gani juga mempertanyakan terkait adanya isu penyedia jasa titipan dalam program pembangunan di Kabupaten Sekadau.

Menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi dalam pemerintahan Kabupaten Sekadau. Ia menilai intervensi yang seperti itu akan menggangu pembangunan di Kabupaten Sekadau.

Terlebih sudah ada bukti sejumlah pembangunan yang gagal konstruksi di Kabupaten Sekadau. Salah satunya Puskesmas Belitang yang roboh pada 15 Desember 2017 silam. Padahal puskesmas yang baru di bangun di Nanga Belitang, Kabupaten Sekadau itu belum sempat digunakan.

Inikan contoh dampaknya masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas itu.

Kalau hal ini kita tarik pada syarat lelang ada hubungannya. Karena orang yang bisa mengikuti lelang itu adalah orang yang sudah menyiapkan syarat-syarat itu sejak awal,” tandasnya.

Sementara itu, hal yang sama ditanyakan Praktisi Hukum Marselinus Daniar, SH, terkait adanya PA/PPK yang menambahkan syarat pada dokumen lelang LDK/LDP dalam suatu perusahan yang mengharuskan 10% nilai HPS dalam bulan terakhir tender di umumkan.

Kalau rujukannya adalah Perpres 12 tahun 2021. Pertanyaannya bolehkah PA atau KPA membuat aturan tambahan yang memberatkan penyedia jasa konstruksi,” ujarnya.

Jika tidak, Marsel menilai aturan tersebut bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Perpres 12 tahun 2021.

Kalau dibolehkan pasal berapa, buka Perpres nya yang mengatur syarat tambahan 10 persen tadi. Jangan syarat ini dijadikan alasan dalam mengkerdilkan kontraktor Kecil,” tegasnya.

Selain itu, Dirinya juga mempertanyakan apakah syarat tambahan tersebut hanya terjadi di setiap lelang atau hanya paket tertentu saja.

Pokja atau Dinas terkait harus patuh terhadap perundang-undangan. Dia tidak boleh menambah atau mengurangi yang tertuang dalam Perpres. (Tim liputan)