Gubernur Kalbar Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD Tahun 2020  

Selasa, 6 Juli 2021

Pontianak, BorneOneTV.com- Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menyampaikan Pertanggung Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda APBD Tahun 2020, di Aula Balairung Sari, Senin, (5/ 7/ 2021).

“Pada kesempatan yang baik ini, Perkenanan kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tanggapan, saran, pertanyaan yang telah disampaikan pada saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., dalam sambutan Rapat Paripurna.

Pada kegiatan tersebut, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menyampaikan pandangan umumnya kepada Fraksi PDI Perjuangan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi kepada Fraksi PDI Perjuangan yang telah melihat bahwa secara umum pelaksaan APBD Provinsi Kalbar Tahun 2020 telah berasa pada posisi dan arah yang tepat.

“Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Fraksi PDI Perjuangan yang telah menyetujui Rancangan Perda tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Kami Juga merespon dan mengapresiasi positif ajakan Fraksi PDI Perjuangan kepada seluruh masyarakat Kalbar bersama Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalbar untuk bersama-sama mendukung dan melakukan pencegahan Covid-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapka oleh Pemerintah,” ujarnya.

Sedangkan untuk Fraksi Partai Golkar, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalbar akan melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset/ barang milik daerah menjadi hal yang sangat startegis untuk diselesaikan.

“Terkait pemanfaat aset, Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengambil langkah implementatif berupa inventarisasi dan peninjauan kembali terhadap aset-aset yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” uraiannya.

Untuk Pandangan Umum dari Fraksi Partai Nasdem, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum.,  disampaikan bahwa akan menindaklanjuti temuan oleh BPK RI atas LKPD 2020 dari berbagai Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan baik rekomendasi berupa administrasi maupun bukti setor atas rekomendasi keuangan.

“Selanjutnya Kami sepakat atas saran yang disampiakan oleh Fraksi Partai Nasdem Agar perlu dilakukannya evaluasi dan anailisi atas potensi sumber pendapatan,” kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum.

Sementara itu, Pandangan Umum dari Fraksi Gerindra, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum.,  mengutarakan, untuk perbaikan Infrastruktur Jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan tetap menjadi perhatian guna memperlancarperekonomian masyarakat.

“Penanganan perbaikan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Provinsi dilakukan dalam Program Penyelenggaraan Jalan dengan Indikator Program peningkatan Presentase Panjang Jalan Provinsi kondisi Mantap melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dalam waktu dekat,” uraiannya.

Untuk Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, orang nomor satu di Kalbar, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengutarakan terkait kebijakan persyaratan wajib Swab PCR Negatif bagi pelaku Perjalanan yang akan memasuki wilayah Kalbar, dimana batas maksimal hasil pemeriksaan 2×24 jam sejak tanggal pengambilan specimen.

“Hal ini telah sejalan dengan Surat Edaran SATGAS Nasional Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemberlakuan wajib negatif di kalbar untuk memfilter penumpang yang berasal dari luar kalbar untuk tidak masuk ke kalbar dengan membawa berbagai varian virus,” ungkapnya.

Sedangkan untuk Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., berkaitan dengan angka kemiskinan, kami sependapat perlunya kebijakan perlunya kebijakan penganggaran tetap diarahkan kepada kepentingan rakyat, terutama dalam bidang pengetasan kemiskinan.

“Untuk itu, Kami mengajak segenap komponen masyarakat dan juga anggota DPRD yang terhormat untuk bersama-sama meberikan perhatiaan, guna menurunkan angka kemiskinan, secara khusus kami berharap kita semua agar program dan kegiatan yang dialokasikan dalam APBD dari berbagai sumber benar-benar tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat, kuhusnya untuk pengetasan kemiskinan,” ungkapnya.

Untuk pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengutarakan  sebagaimana harapan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemerintah provinsi Kalbar berharap akan terus berupaya untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang mampu dijadikan bahan evaluasi dalam menjawab berbagai persoalan pengimplementasikan APBD sehingga efektif, inovatif dan akuntabel yang sesuai diharapkan.

“Kami sependapat dengan pemikiran Fraksi PKB agar Pemerintah Provinsi Kalbar harus terus memacu kinerja BUMD agar semakin produktif guna menghasilkkan pendapatan yang lebih besar dan bisa memenuhi target yang telah ditetapkan,” harapannya.

Dan untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Persatuan Pembangunan, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., akan terus menggalakkan upaya peningkatan Pajak dan partisipasi masyarakat melaluin peningkatan kesadaran warga masyarakat/korporasi sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak.

“Hal ini dilakukan dengan sosialisasi melalui media sosial, media elektronik dan pemasangan baliho di lokasi-lokasi startegis diseluruh wilayah kalbar. Dan pemberian fasilitas berupa Pemberian Pembeasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan BBNKB atas penyerahan Kempemilikan dan seterusnya serta pembebasan Sanksi PKB telah dilakukan pada Tahun 2020,” pungkasnya. (L4Y).