Praktisi Hukum Kalbar Angkat Bicara,PPKM Darurat Merupakan Kebijakan Yang Menerobos Hukum

Pontianak,BorneOneTV- Kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan oleh pemerintah telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari praktisi hukum di Kalbar, Tatang Suryadi, SH.

Menurut Tatang Suryadi dalam press rilisnya (15/7/2021), pandemi Covid-19 terjadi, menjadi kewajiban semua warganegara dan element pemerintah untuk menanggulanginya. Maka kita wajib mentaati apapun keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah, demi kebaikan bersama.

“Namun tentunya apapun keputusan dan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan hukum, kerena Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat) -pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Negara Indonesia sudah memiliki perangkat Undang-Undang dalam menghadapi pandemi, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN, yang disertai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.

“Menurut UU No.6 Tahun 2018, ada 4 jenis Karantina, yaitu :
1. Karantina Rumah. (psl.50)
2. Karantina Wilayah (psl.53)
3. Karantina Rumah Sakit (psl.56)
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar -PSBB (pasal 59).

” Sekarang kita lihat, apakah kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) baik mikro maupun Darurat tersebut sesuai dan memiliki dasar hukum nya..? Ujar Tatang.

Lanjut Kata Tatang Suryadi, ternyata kebijakan PPKM hanya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Dibenarkan kah menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan..?

“Sekarang kita lihat dilapangan, ternyata kebijakan PPKM itu faktanya sama seperti PSBB sebagaimana pasal 59 ayat 3 jo. Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020 yang meliputi paling sedikit :
a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
B. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau
c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Nah,di PPKM Darurat kita bisa merasakan itu semua.

“Lalu kenapa Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat yang jelas jelas tidak memiliki dasar hukumnya..?
Mungkin alasannya karena situasi mendesak dan darurat..? Okelah.. tapi untuk keadaan mendesak dan darurat Pemerintah jg sudah mengeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 dan sampai saat ini belum dicabut..?? Ucap Tatang.

Sekali lagi.. kebijakan PPKM Darurat tidak memiliki dasar hukum. Nuansa ini sudah tercover dalam PSBB dalam pasal 59 UU No. 6 Tahun 2018 dan PP No. 21 Tahun 2020. Dan menurut pasal 6 PP No.21 tahun 2020 antara lain:
1. Pemberlakuan PSBB diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan MENETAPKAN PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pekaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
3. Ketua Gugus Tugas mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
4. Menteri menyetujui maka Kepala Daerah wajib melaksanakan PSBB.

“Jadi, jika merujuk kepada UU No. 6 Tahun 2018 dan PP No.21 tahun 2020, maka untuk melaksanakan PSBB harus ada usulan dari Kepala Daerah setempat. Dan yang menetapkan PSBB adalah Menteri Kesehatan, bukan Menteri dibidang lain,”ujar Tatang.

Tatang Suryadi mengatakan, disini masalahnya. Kebijakan PPKM Darurat substansinya sama dengan PSBB. Jika PPKM Darurat ditetapkan karena alasan mendesak, ya semestinya janganlah sampai menabrak dan melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada,”tuturnya.

Solusinya, jika Pemerintah Pusat ingin mengambil jalan pintas untuk menetapkan kebijakan terkait penanganan dan pengendalian Covid-19 (PSBB) mgkn bisa bisa dilakukan dengan melakukan Perubahan terlebih dahulu Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, karena merubah PP tidak sesulit merubah UU yang harus disetujui oleh DPR. Dan kesimpulannya, kebijakan PPKM Darurat tidak memiliki dasar hukum.

“Konsekuensi dari suatu kebijakan Pemerintah yang tidak berdasarkan hukum, yang menimbulkan kerugian materiil maupun Immateril bagi masyarakat, maka negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) harus bertanggung jawab, dan masyarakat berhak untuk menuntut kerugian yang dideritanya,”ujar Tatang Suryadi.

Tatang Suryadi berharap, agar semua elemen dan komponen bangsa ini bisa mematuhi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini,”harapnya.