Plh. Sekda Kalbar : Pemkab Sambas Belum Menyerahkan Laporan Penerapan SPM ke Kemendahri 

Sabtu, 24 Juli 2021

Pontianak, BorneOneTV.com- Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Kalbar Drs. Admad Salafudin membuka Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, di Ruang Audiovisual Kantor Gubernur Kalbar, Jum’at, (23/07/ 2021).

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 91 Ayat (1) yang menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah Kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Hal serupa juga diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam rapat perangkat Gubernur tersebut, juga hadir Plh, Sekda Sekda Kalbar Ir. Sukaliman,MT., Secara daring yang sekaligus diminta untuk memberikan arahan dan masukan pada acara tersebut.

Plh, Sekda Sekda Kalbar Ir. Sukaliman,MT dalam arahannya, menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional GWPP yang telah dilaksanakan pada Hari Jum’at tanggal 16 juli 2021 ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi GWPP di Provinsi Kalimantan Barat.

Dikatakannya, masih terdapat Daerah di Kalimantan Barat yang belum menyerahkan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke Kementerian Dalam Negeri yaitu Kabupaten Sambas, kemudian masih terdapat Daerah yang belum menyerahkan SK Tim Penerapan SPM ke Kementerian Dalam Negeri yaitu Kabupaten Bengkayang, ditambah lagi Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Daerah yang belum melaksanakan kegiatan dekonsentrasi mengenai SPM tahun anggaran 2021.

“Untuk Satker BAPPEDA yang merupakan unit kerja bidang perencanaan masih belum sama sekali melaksanakan kegiatan seperti Kegiatan Dekonsentrasi GWPP untuk DAK. Sehingga sampai saat ini baru 3 (tiga) Provinsi yang menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi GWPP Pengawasan Terhadap Perda Kab/kota antara lain Provinsi Riau, Kalimantan Selatan dan Maluku Utara dan sudah ada 7 (tujuh) Provinsi yang sudah menjadwal kan kegiatan namun dalam hal ini Kalimantan Barat Belum Menjadwalkan,” kata Sukaliman.

“Dengan kondisi tersebut, kiranya perlu saya informasi juga bahwa realisasi Dekon GWPP se-Indonesia masih sangat rendah s.d 15 Juli 2021 baru mencapai sebesar 3,9 persen”.

Berkenaan dengan hal – hal yang telah ia sampaikan, maka dalam kesempatan yang baik ini, Saya berharap agar masing-masing satker dapat mendorong percepatan pelaksanaan penyerapan Dana dekonsentrasi.

“Dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP) sebagaimana agenda pertemuan kita ini,” jelasnya.

Terakhir ia meminta, kepada Pimpinan OPD Provinsi yang hadir sekaligus selaku KPA satker GWPP atau pejabat yang mewakili dapat melaporkan progress pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi GWPP sampai dengan saat ini dan atau menyampaikan analisis permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk kita bahas bersama guna memperoleh solusinya dan sebagai masukan dan laporan kepada Gubernur. (L4Y).