Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Evaluasi Penerapan PPKM Level 4 

Senin, 26 Juli 2021

Pontianak, BorneOneTV.com- Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mengikuti Rapat secara virtual yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian RI, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., dan dihadiri beberapa Menteri terkait, Stakeholder Pusat,  beberapa Gubernur dan Bupati/Walikota yang ada di Indonesia dalam Acara Rapat Evaluasi Penerapan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali, di Ruang Data Analitik (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Sabtu, (24/ 7/ 2021).

Menko Perekonomian Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T membacakan hasil evaluasi PPKM level 4 yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya Kota Pontianak. Dimana perlu adanya koordinasi lebih baik lagi antarstakeholder agar pengendalian penyebaran covid-19 dapat terlaksana dengan baik.

Data testing mulai tanggal 17 s.d 23 Juli 2021 menampilkan bahwa jumlah total orang yang diperiksa sebanyak 1.116.051 (PCR + Antigen), dengan jumlah terkonfirmasi 301.607 kasus (27,02%). Sebagai informasi laju penambahan kasus aktif di Kalbar adalah 5.141 kasus.

Sementara, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H, M.Hum menyampaikan bahwa Kalbar telah berhasil mendatangkan suplai oksigen dari Serawak, Malaysia.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kelangkaan oksigen sampai harus mendatangkan dari Serawak, Malaysia. Kami surati dan direspon dengan baik dalam kurun waktu 48 jam. Hal ini mengingat sulitnya memperoleh oksigen tersebut di Jawa sekalipun,” ungkap H Sutarmidji.

Sutarmidji menambahkan perlu ada regulasi yang sedikit lebih mudah untuk mendatangkan pasokan dari negeri tetangga tersebut.

“Namun, perlu menjadi perhatian terhadap regulasi barang masuk di BNPP, diharapkan sedikit lebih mudah mengingat barang tersebut sangat dibutuhkan sesegera mungkin,” ungkapnya.

“Kami juga mengharapkan dana bantuan dan stimulan covid-19 dapat dicairkan sesuai dengan apa yang Pemerintah Pusat janjikan.

Pengalaman yang sebelumnya dari 100% rencana dana yang akan dialokasikan, realisasinya hanya 59% yang benar-benar kami peroleh,” jelasnya

Belum lagi regulasi pengadaan barang jasa penunjang pengendalian covid, seperti bangunan, kendaraan (ambulans) hingga obat-obatan. Jika harus mengikuti regulasi yang seperti biasa, harus proses tender dan seterusnya, bisa terlambat penanganan covid-19 ini.

Apalagi sekarang pemerintah pusat mengharapkan inovasi-inovasi daerah untuk penanganan covid-19 ini.

Salah satunya menambah BOR di setiap daerah. Contohnya, kami menyiapkan gedung alternatif untuk pasien covid dengan gejala ringan, malah ada daerah lain menggunakan hotel.

“Harapan kami, di daerah saat ini, untuk lebih sedikit fleksibel dalam pengelolaan keuangan daerah dalam penanganan covid ini,” harapnya.

Jangan lupa, keterbatasan vaksin yang kami peroleh dari pemerintah pusat juga menjadi masalah terhambatnya target harian jumlah vaksinasi nasional, maka dari itu kami harapkan pendistribusian vaksin ke daerah juga dipercepat agar masyarakat merasakan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka. (L4Y).