50% lebih surat suara di robek, panitia ppkdes desa wana bhakti anggap sah.

Kamis, 29 Juli 2021

Sintang, BorneOnetv.com,- Pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak telah usai di laksanakan pada tgl 07/07/2021 lalu, khusus untuk kabupaten Sintang yang di ikuti oleh 291 desa yang menyebar di 14 kecamatan di kabupaten sintang terlaksana dengan aman dan tertib, dari 291 desa yang melaksanakan pemilihan serentak ada sekitar 20 desa yang melakukan gugatan/sengketa terkait hasil dan tata cara pemilihan yang yang di laksanakan oleh PPKades yang di anggap cacat hukum yang berproses sampai ke tingkat kabupaten.

Desa Wana Bhakti yang terletak di kecamatan ketungau tengah kabupaten sintang adalah salah satu desa yang mengajukan sengketa terkait pilkades sampai ke tingkat kabupaten yang saat ini sedang dalam proses panitia pilkades di tingkat kabupaten sesuai hasil pertemuan pada tgl 28/07/2021 di langkau kita yankni rumah dinas wakil bupati sintang.

Menurut hasil keterangan oleh para pengugat bahwa panitia pilkades desa wana bhakti tidak bekerja sesuai jurlak dan jurnis yang sudah di atur dalam perbup no 91 tahun 2021 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati nomor 7 tahun 2021. Merujuk pada pasal 44 ayat 2 dengan jelas mengatakan bahwa pemberian suara untuk pemilihan kepala desa sebagai mana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Berdasarkan pasal 44 tersebut maka kami mengugat panitia pilkades desa wana bhakti yang sudah mengesahkan lebih dari 50% surat suara yang dilakukan dengan cara merobek di bagian tertentu, dan hasil robekan tidak terdapat di lokasi pencoblosan dan yang lebih aneh lagi di mana hal tersebut hanya terjadi pada no urut dua, sementara pada no urut lainya para pemilihan mengunakan alat yang sudah di sediakan oleh panitia untuk mencoblos, ini kan aneh di lima tps yang ada di desa wana bhakti semua pemilih no urut dua di lakukan dengan cara di robek/ koyak ada apa ini ujar samoryanto.

Menurut salah satu pemilih yang merobek surat suara pada no urut dua bahwa hasil robekan tersebut sebagai bukti yang akan di berikan kepada kandidat no urut dua, sebab sudah di iming imingi apa bila memilih no urut dua maka akan di beri fee yakni apabila bekerja di perusahaan hanya masuk kerja 4 hari dalam satu minggu akan di bayar pull 6 hari oleh kandidat no dua tersebut, jelas di sini ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat no urut dua.

Roni selaku kadis PMPD mengatakan bahwa sengketa pilkades yang ada di kabupaten sintang lagi kami dalami sebagai bahan untuk panitia pilkades kabupaten mengambil keputusan.

Keputusan tingkat kabupaten adalah final dan mengikat, apabila ada pihak penggugat yang tidak terima hasil keputusan silahkan ajukan gugatan ke PTUN di pontianak jelas roni.

Alfius yang merupakan legislator dari dapil dua sintang sangat menyayangkan atas tindakan panitia yang mengesahkan surat suara yang dilakukan dengan di robek/koyak bukan di coblos atau di tusuk dengan alat yang sudah di sediakan panitia ini sudah jelas tidak sesuai aturan dan mencederai demokrasi kalau begini, pungkas Alfius legislator partai PKB.(tim)