Gubernur Kalbar Sampaikan Pembekalan Kuliah Kerja Dalam Negeri Sespimti Polri Dikreg Ke-30

Rabu, 4 Agustus 2021

Pontianak, BorneOneTV.com- Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberi pembekalan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sespimti Polri Dikreg Ke-30 Tahun Anggaran 2021 secara daring di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/08).

Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sespimti Polri Dikreg ke 30 kali ini mengusung tema “Strategi Provinsi Kalimantan Barat Mendukung Penanggulangan Peripurna Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Mengawal Pembangunan Nasional” menghadirkan narasumber, yaitu Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Ketua DPRD Prov. Kalbar yang diwakili oleh Ketua Komisi V DPRD Prov Kalbar, Dr. H. Edy R Yacoub, M.Si., serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Masyhudi, S.H., M.H.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, menyampaikan kondisi umum Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.472.310 jiwa berdasarkan sensus penduduk. Angka kemiskinan Kalbar yaitu 7,15 % dan sedikit lebih menurun dari sebelumnya.

Hal ini merupakan keberhasilan upaya Pemprov Kalbar untuk menekan angka kemiskinan, meskipun sedang masa pandemi Covid-19. Angka pengangguran terbuka di Kalbar juga mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama sedikit lebih baik dari angka nasional. Bahkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar sedang mencapai posisi teratas.

Gubernur telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar dapat bersaing secara nasional.

“Walaupun sedikit berat dikarenakan angka komulatifnya diambil dari daerah-daerah. Dari 14 kabupaten/kota hanya Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang sudah berada di atas nilai nasional. Saat menjadi Wali Kota, IPM Kota Pontianak sudah mencapai 78%. Kemungkinan sekarang sudah mencapai 80%. Tetapi, jika dihitung secara keseluruhan Kalimantan Barat, IPM masih di angka 67,66%”, jelas H. Sutarmidji.

Beberapa isu strategis juga diutarakan oleh orang nomor satu di Kalbar tersebut, seperti infrastruktur tahun 2019 mencapai 66,23%, tetapi sekarang 62,78%. Tidak terjadi penurunan, tetapi data yang dipergunakan tidak valid saat penyusunan RPJMD. Angka awal 86%, tetapi faktanya hanya 49%. Sehingga, di tahun pertama menjabat sebagai Gubernur, hanya berfokus untuk memperbaiki data.

Tak hanya itu, sebelum era pandemi Covid-19, pembangun infrastruktur kesehatan juga dilaksanakan. Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso (RSUD dr. Soedarso). RSUD dr. Soedarso menjadi rumah sakit terbaik di Kalbar yang memiliki berbagai peralatan canggih, sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu berobat keluar Kalbar, seperti ke Singapura dan Malaysia.

Di waktu yang bersamaan, Pemprov Kalbar juga sedang membangun meubeler sekolah. Hal ini bertujuan agar kelas tidak harus diisi oleh 36 siswa, tetapi cukup hanya 20-24 siswa per kelas. Sehingga, setiap kursi dan meja hanya untuk satu siswa. Semua itu sudah disiapkan sebelum era pandemi.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Barat, Gubernur menilai ada satu kebijakan yang dianggap itu tidak tepat, yaitu penggunaan tes cepat antigen dan GeNose yang belum cukup efektif mengukur cycle threshold virus Covid-19 dalam tubuh seseorang.

“Sehebat-hebatnya antigen, hanya mampu membaca nilai cycle threshold 25. Sedangkan nilai cycle threshold 30-38 tidak mampu dibaca oleh tes cepat antigen. Tes cepat antigen hanya menghasilkan negatif dan positif. Hal ini yang menjadi sumber penyebaran Covid-19 yang tidak disadari oleh para ahli dan pakar. Saya menekankan agar jangan terlalu banyak menggunakan tes cepat antigen, karena hasilnya semu”. Ujarnya.(L4Y).