Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022

Rabu, 4 Agustus 2021

Pontianak, BorneOneTV.com-Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Prov Kalbar) di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Rabu, (4/8).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tahap penyusunan APBD dimulai dengan menyusun KUA-PPAS, untuk selanjutnya disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

“Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, tersaji informasi mengenai capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran. Sementara, APBD yang mencakup kerangka ekonomi makro daerah menggunakan asumsi dasar dalam APBD, serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” ungkap H. Ria Norsan.

Pokok-pokok kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2020 yang terkoreksi cukup tajam akibat pandemi Covid-19, proyeksi tahun 2021, prospek, dan tantangan perekonomian tahun 2022.

Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, maka berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan.

Kemudian, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk TA 2022 diproyeksikan mengalami penurunan sesuai perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021, serta penyesuaian dengan pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan perubahan TKDD 2021, sehingga pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 6.268.842.122.527.

“Kebijakan belanja daerah tahun 2022 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan-tujuan pembangunan seperti yang tercantum dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kalbar 2018-2023, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status desa mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan lain-lain,” jelas Wagub.

“Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat ditelaah pada rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022 yang saya sampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantam Barat, Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Prov Kalbar beserta Anggota yang telah mengikuti penjelasan KUA-PPAS TA 2022,” tutup Wagub Kalbar.

Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sy Amin Muhammad, A.Md.,  serta dihadiri secara fisik maupun virtual oleh 32 orang anggota DPRD Prov Kalbar. (L4Y).