Gubernur Hadiri Rakor Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4

Minggu, 8 Agustus 2021

Pontianak, BorneOneTV.com- Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu, (7/8/).

Rakor dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan dihadiri Anggota Kabinet terkait, Pimpinan Lembaga Negara, Kapolda, Pangdam, Danrem, Bupati/Wali Kota, serta Kajati/Kajari.

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menekankan beberapa poin penting berkenaan dengan informasi perkembangan Covid-19 di Indonesia, khususnya di  luar Jawa-Bali.

Presiden menginstruksikan seluruh elemen untuk mengambil langkah konkret, cepat, dan tepat, tidak hanya pemerintah,

Presiden juga mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat untuk lebih peduli akan bahaya virus menular ini, khususnya varian delta yang diyakini sangat cepat penularannya.

“Ada empat poin yang harus kita lakukan saat ini. Pertama, pembatasan mobilisasi masyarakat. Kedua, testing dan tracing melalui tes antigen maupun PCR. Ketiga, menyiapkan tempat untuk isolasi terpusat (isoter) sampai ke ruang lingkup terkecil, mempercepat vaksinasi kepada masyarakat dan Jangan ditunda-tunda,” instruksi Ir. H. Joko Widodo.

Presiden juga mengingatkan, pemerintah daerah untuk tidak lengah dalam menyosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan, serta mengencarkan gerakan pola hidup sehat kepada masyarakat.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, menyampaikan peningkatan jumlah kasus konfrimasi harian di wilayah luar Jawa-Bali cukup tinggi, sehingga perlu langkah cepat dan tepat, agar sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden.

Adapun permasalahan obat-obatan yang tidak tersedia di lapangan, Kemenkes RI siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk vaksin, Kemenkes telah menyiapkan 70 juta dosis vaksin di Bulan Agustus ini.

“Perlu kerja sama Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, agar vaksinasi masyarakat dapat dilakukan dengan cepat. Vaksinasi juga dapat dilakukan di banyak tempat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi kerumunan yang terjadi,” jelas Airlangga Hartanto.

Dikatakannya, Pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 8 persen dari

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil  (DBH), dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19.

“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan siap mendukung dan melakukan pendampingan, agar implementasi dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”  pesannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berharap, ke depannya, setiap Pemda memiliki minimal 1 alat PCR guna mempercepat frekuensi tracing sehingga langkah penanganannya juga semakin cepat. (L4Y).