Gubernur dan Wagub Kalbar Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Secara Virtual 

Senin, 16 Agustus 2021

Pontianak, BorneOneTV.com- Gubernur Kalbar H Sutarmidji, SH, M.Hum dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Drs H Ria Norsan, MM, MH, mendengarkan Pidato Presiden RI, Ir H Joko Widodo dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya secara Virtual dari Gedung DPR RI di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar, Senin (16/8).

Presiden RI Ir H Joko Widodo mengatakan belanja negara dalam RAPBN Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun. Angka ini meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun.

Belanja tersebut dibagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

“Untuk belanja pemerintah pusat, ditargetkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp940,6 triliun, dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp997,7 triliun. Sehingga, total menjadi Rp1938,3 triliun,” kata Presiden RI Joko Widodo pada Pengantar RUU APBN 2022 di Gedung DPR RI.

Lalu, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), ditargetkan transfer ke daerah adalah sebesar Rp702,4 triliun, dan dana desa sebesar Rp68 triliun. Sehingga, total TKDD sebesar Rp770,4 triliun.

“Oleh sebab itu, surplus/defisit anggaran tahun 2022 sebesar Rp868 triliun, atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, defisit ini ini dijaga untuk melanjutkan proses konsolidasi fiskal,” jelas Presiden.

Dikatakannya, dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, rancangan kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

“Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara, dan terukurm meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” ujarnya.

Kemudian, Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia di 2022 tumbuh di kisaran 5 persen-5,5 persen. Hal tersebut tertuang dalam RUU APBN tahun Anggaran 2022.

Angka pertumbuhan yang ditargetkan pada RUU APBN itu, lebih rendah dari angka asumsi makro yang telah disepakati pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2022, sebesar 5,2 persen-5,8 persen.

“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, tetap harus waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangar dinamis,” tutur

Adapun, angka sasaran pertumbuhan ini lebih rendah dari sebelumnya yang tercantum dalam dokumen negara KEM PPKF RAPBN Tahun 2022, sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen.

Kemudian, Presiden juga menyebut ada enam fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

Adapun enam fokus APBN 2022, pertama, pemanfaatan APBN tahun anggaran 2022 adalah sektor kesehatan. Fokus kesehatan dilakukan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, berkaitan dengan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Pandemi Covid-19 disebut juga memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia.

“Fokus kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan,” terang Jokowi.

Fokus ketiga, berkaitan dengan peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting.

“Untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian,” ujarnya. (L4Y).