Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati Dua Raperda Untuk Ditetapkan Jadi Perda Kalbar

Kamis, 2 September 2021

Pontianak, BorneOneTV.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2021-2025 dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Mangrove untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kalbar dalam Rapat Paripurna pada Persidangan I DPRD Kalbar di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu,  (1/9).

Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan dihadiri secara fisik oleh 45 orang anggota DPRD Kalbar.

Gubernur Kalbar diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalimantan Barat (Plh Sekda Kalbar), Ir. Sukaliman, M.T., menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap dua buah Raperda Provinsi Kalbar yang telah disepakati bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda Kalbar.

“Atas nama Pemprov Kalbar, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan Raperda Kalbar untuk ditetapkan menjadi Perda Kalbar,” ucap Plh Sekda Kalbar Ir Sukaliman, M.T.

Dikatakannya, kebijakan energi Provisni Kalbar diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi di wilayah Provinsi Kalbar yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi, dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dengan mengoptimalkan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Ir. Sukaliman, M.T., menjelaskan bahwa penyusunan Raperda RUED-P dilandasi adanya kebutuhan suatu perencanaan pengelolaan energi daerah yang komprehensif berdasarkan identifikasi persoalan energi yang ada dan perumusan program atau kebijakan untuk mengatasinya dengan target yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pemenuhan energi di Kalimantan Barat.

“Kedepannya, Perda RUED-P diharapkan menjadi Perda yang efektif sebagai pedoman dalam pengelolaan energi di Kalbar. Perlu ada sosialisasi di tingkat eksternal dengan masyarakat luas, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan terkait rencana pengelolaan energi daerah,” harapnya.

Sementara, sosialisasi di level internal pemerintah bertujuan untuk membangun koordinasi di jajaran perangkat daerah yang terkait dan pemerintah kabupaten/kota agar masing-masing urusan pemerintahan dalam pengelolaan energi dapat terkomunikasikan dan terkoordinasikan secara tepat efektif dan efisien.

Meningkatnya pemanfaatan lahan gambut dan mangrove yang semakin tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem gambut dan mangrove.

Oleh karena itu, Plh Sekda Kalbar meminta diperlukan adanya upaya untuk menjaga dan melestarikan ekosistem gambut dan mangrove.

“Dengan adanya Perda tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, diharapkan keseimbangan dan kelestarian ekosistem gambut dan mangrove dapat terjaga, sehingga dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, ekologi, bagi masyarakat dengan cara memperbaiki fungsi alam lahan gambut dan mangrove, meningkatkan kemampuan hidrologis ekosistem gambut dan mangrove serta mendukung ekosistem yang ada disekitarnya,” harapnya lagi. (L4Y).