Wakil Bupati Pimpinan Rakor dan monev optimalisasi Covid-19 Kecamatan Empanang

Jum’at 10 September, 2021

Kapuas Hulu, BorneOnetv.com- Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, S.T Menghadiri Rakor dan Monev optimalisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 bagi desa yang dilaksanakan di Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Kapuas Hulu menyampaikan Kalimantan Barat masuk kategori PPKM level 3(tiga) dalam penanganan Covid-19.

“Sampai saat ini bangsa Indonesia masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19, kemudian Kalimantan Barat masuk pada level 3 (tiga), seperti tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru nomor 41 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa atau Kelurahan, untuk pengendalian penyebaran Covid-19.” Sampainya

Wabup Wahyu juga menyampaikan perlunya kerja sama semua pihak dalam menyelesaikan semua permasalaham yang ada.

“Kalimantan Barat saat ini berada pada level 2 (dua), adapun mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM melibatkan seluruh unsur dari ketua RT/RW Kepala Desa/Lurah, Satuan Perindungan Masyarakat (SALTINMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Babinkantikmas, Sat Pol PP , TP PKK, Posyandu, Dasawisma , Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat , Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna setra Relawan Lainya.”

Selanjunya Wakil Bupati Kapuas Hulu berpesan untuk kepala desa suapaya bisa bekoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dana desa untuk digunakan pencegahan dan mengatasi permasalahan Covid-19 yang ada di desanya masing-masing.

“Dalam melaksanakan optimalisasi aktivitas Posko Covid Desa, dibekali dengan dana Desa sebesar 8% dari pagu anggaran Dana Desa. saya minta kepada Kepala Desa dan Ketua BPD agar memanfaatkan dana tersebut untuk pembiayaan segala hal-hal yang berkaitan langsung dan erat terhadap penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Desa merupakan entitas penting dan mendasar bagi pembangunan secara umum tidak terkecuali urusan penanganan bencana apakah itu bencana alam maupun bencana wabah penyakit. Penyelenggara Pemerintah Desa lah yang paling dekat dan mengerti tentang kondisi faktual masyarakatnya, sehingga diharapkan ada solusi yang tepat dengan melalui mekanisme musyawarah desa bahkan di tuangkan dalam peraturan desa dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Jika ada hal-hal yang belum di pahami dapat dikonsultasikan kepada Kecamatan atau Dinas Pemberdayaan dan Desa. Secara umum ada 4 (empat) azas penggunaan dana desa termasuk dana yang di peruntukan bagi pembiayaan optimalisasi posko Covid-19 desa yaitu, efesien, efektif, trasparan dan dapat dipertanggung jawabkan.” Tutupnya

(Sigit/ Tim)