BNPB Lakukan Pendampingan Jitupasna dan R3P di Provinsi Kalbar 

Selasa, 14 September 2021

Pontianak, BorneOneTV.com-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan kegiatan Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Pontianak, Provinsi Kalbar, di Hotel Ibis, Selasa, (14/9).

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansyah menyampaikan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus bisa terlaksana dengan baik dengan rencana pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

“Kehadiran pemerintah di tengah korban bencana merupakan hal yang sangat berarti bagi pemulihan masyarakat terdampak. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi harus bisa terlaksana selaras dengan rencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB yang disampaikan Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung, S.K.M., M.Kes.

Hasil Jitupasna nantinya akan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau yang sering kita sebut R3P sebagaimana diamanatkan pada Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017.

Dalam menyusun dokumen tersebut diperlukan peran petugas dalam melakukan proses penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana serta perkiraan kebutuhan yang bersifat komprehensif, baik aspek fisik maupun kemanusiaan melalui konsep membangun kembali lebih baik, aman dan berkelanjutan berbasis pengurangan risiko bencana serta kearifan lokal.

“Kegiatan Pendampingan Petugas Jitupasna dan R3P merupakan bentuk komitmen bersama antara BNPB dan Kementerian/Lembaga beserta BPBD dan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara dalam melakukan Jitupasna dan penyusunan R3P di wilayah terdampak,” ujarnya.

Sementara Plh Sekda Kalbar, Ir Sukaliman, MT menyampaikan saat ini bukan hanya pengetahuan kebencanaan saja, tetapi yang paling riskan adalah tantangan koordinasi.

“Sinergi dan kolaboratif itu sama sekali tidak kita praktekkan, ini menjadi kelemahan terbesar bagi daerah kita tanpa adanya koordinasi yang baik pada pasca bencana yang lalu, dan ini merupakan persoalan mindset kita,” kata Plh Sekda Kalbar dalam sambutan yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1) Sekda Kalbar Hj. Linda Purnama, M.Si.

Dikatakannya, Potensi bencana di Kalbar menjadi suatu agenda yang harus diperhatikan secara serius agar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempersiapkan sebaik mungkin upaya Pencegahan maupun Bencana terutama pada tahap pascabencana.

“Pada Tahun 2021 ini terjadi peningkatan potensi bencana baik bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor maupun kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu siklus bencana yang terjadi hampir setiap tahun,” jelasnya. (L4Y).