Wagub Kalbar Sampaikan Nota Penjelasan Gubernur Terhadap Perubahan APBD TA 2021

Kamis, 16 September 2021

Pontianak,BorneOneTv.Com-Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM, MH., menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalbar, Kamis, (16/09/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kalbar dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad dan hadiri oleh para Kepala OPD Pemprov Kalbar.

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, MM, MH menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan beserta seluruh Anggota DPRD Kalbar yang mengantarkan kita pada kegiatan penyampaian nota keuangan terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 dalam Sidang Paripurna hari ini.

Sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan perubahan APBD dilakukan setelah Perubahan

Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

“Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini tersaji informasi mengenai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya, keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA sebelumnya harus digunakan dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD,” kata Drs H. Ria Norsan, MM, MH menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalbar.

Wagub juga menyampaikan pokok-pokok Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: Pertama, kondisi umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 didasari atas terbitnya, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalbar 2018-2023.

Selanjutnya, mempertimbangkan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 agar tetap mendorong percepatan pemulihan perekonomian serta perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBD Tahun Anggaran 2021.

Kedua, dari sisi Pendapatan, Akibat dari perubahan kondisi makro ekonomi daerah, maka

estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah semula sebesar Rp6.680.492.541.090 berkurang sebesar Rp257.522.279.000 sehingga menjadi sebesar Rp6.422.970.262.090 yang terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp2.865.959.496.090 berkurang sebesar Rp244.000.000.000 sehingga menjadi Rp2.621.959.496.090.

Pendapatan Transfer semula sebesar Rp3.810.754.877.000 berkurang sebesar Rp57.311.279.000 sehingga menjadi

Rp3.753.443.598.000. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar

Rp3.778.168.000 bertambah sebesar Rp43.789.000.000 sehingga menjadi Rp 47.567.168.000.

Ketiga, dari Sisi Belanja : Secara keseluruhan, alokasi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini adalah semula

sebesar Rp7.035.484.140.090 berkurang sebesar Rp354.494.710.082 sehingga menjadi sebesar Rp6.680.989.430.008 yang terdiri dari :

Belanja Operasi semula sebesar Rp4.097.114.594.848 bertambah sebesar Rp344.331.029.793 sehingga menjadi sebesar Rp4.441.445.624.641.

Belanja Modal semula sebesar Rp 1.670.429.056.714 berkurang sebesar Rp559.824.021.010 sehingga menjadi sebesar Rp1.110.605.035.704.

Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp 133.244.676.008 berkurang sebesar Rp118.120.119.865 sehingga menjadi sebesar Rp 15.124.556.143.

Belanja Transfer semula sebesar Rp1.134.704.213.520 berkurang sebesar Rp20.890.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp1.113.814.213.520.

Keempat, dari sisi Pembiayaan, Pada bagian Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan semula

sebesar Rp410.000.000.000 turun menjadi Rp313.019.167.918 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan hasil audit BPK RI, sedangkan Pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan, sebesar Rp.55.000.000.000,00 untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

“Ini Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat ditelaah pada Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang saya sampaikan

dalam Rapat Paripurna ini,” ujarnya. (L4Y).