Ratusan Nelayan Seruduk Kantor Pelabuhan Perikanan Pemangkat, Tolak PP. 85/2021, Kepmen. 86/2021, dan Kepmen. 87/ 2021 yang dinilai tidak Pro Nelayan.

Senin, 27 September 2021

Sambas, BorneOne TV.com- Diperkirakan Sekitar 600 orang yang terdiri dari, Nelayan, ABK Kapal Nelayan, Pemilik Kapal Perikanan Tangkap, Seruduk Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara ( PPN) Pemangkat menolak diberlakukan nya PP. 85/ 2021, Permen. 86/ 2021, Permen. 87/ 2021 yang dinilai tidak Pro terhadap Nelayan, Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalbar, Senin, ( 27/ 9/ 2021).

Dikarenakan Kepala Pelabuhan Perikanan Pemangkat lagi diluar Kota, Akhirnya Perwakilan dari Demontrasi diperkenankan Masuk untuk menemui Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)Pemangkat.

Perwakilan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap di kecamatan Pemangkat, Atong Putra Sunjoyo ( Siet Cin Cung), Mengungkapkan, meminta Pemerintah Pusat Untuk mengkaji Ulang PP. 85/2021, Kepmen. 86/ 2021, Kepmen. 87/ 2021, Karena dinilai Peraturan tersebut memberatkan Para Nelayan, Pemangkat, Senin, ( 27/9/2021).

 

Kami menolak Kenaikan Tarif Perolehan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atur dalam PP. 85/ 2021, dan penentuan Harga Pasokan Ikan yang di atur di Kepmen. 86/ 2021, serta Penentuan Pra Produksi dan Paska produksi yang di atur dalam Kepmen. 87/ 2021 karena sangat memberatkan kami.

Kita ketahui semua, dimasa Pandemi Covid-19  yang sudah berjalan 2 tahun, Pemerintah telah Melakukan Relaksasi, memberikan keringanan, membebaskan tarif Pajak untuk sektor Usaha Lain, Kenapa Kita dibidang Perikanan, Pemerintah Menaikan Tarif Perolehan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 500%, dimana keadilan nya Buat Kami para Nelayan, Ungkap Atong

Berdasarkan PP Nomor 75/ 2015 sudah cukup berat bagi kami. Pengusaha perikanan dan perkapalan sangat diberatkan atas kenaikan PNBP tersebut, sebab hasil tangkapan nelayan menurun hingga 50 persen, diperparah lagi dengan biaya perbaikan kapal dan pemeliharaan alat tangkap yang naik, Jelas Atong

Jika Peraturan ini tidak dibatalkan, Kami Sebagai pemilik kapal tidak mampu memperpanjang ijin kapal, dikarenakan kenaikan tarif PNBP yang cukup Besar, ungkap Atong.

Kami juga mengalami Imbas Dari Covid-19 , Hasil tangkapan menurun, Harga ikan dijual murah, Hasil tangkapan tidak bisa di Ekspor karena Banyak Negara Melakukan Lock down, Ungkap Atong.

 

Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha Pelabuhan Perikanan (PPN) Pemangkat, Junita E Damanik, Mengungkapkan, Pada hari ini kita Telah menerima aksi dan Orasi Damai dari Para Nelayan, ABK, Maupun Pemilik Kapal Nelayan, Bahwa Mereka menyuarakan Penolakan Terhadap PP. 85/ 2021, Kepmen. 86/ 2021, Kepmen. 87/ 2021, Pemangkat, Sambas, Kalbar, Senin, (28/ 9/ 2021). Ungkap Junita.

Ungkapan dari keberatan atas diberlakukan nya Peraturan tersebut, Sebenarnya sudah kita sampaikan juga ketika kita melakukan Harmonisasi Perijinan Pusat dan daerah di Hotel IBIS Pontianak, dan pimpinan kami juga sudah menyampaikan ketingkat yang lebih tinggi terkait keluhan maupun masukan dari Para Nelayan, maupun Pengusaha perikanan yang ada di kecamatan Pemangkat, Ungkap Junita.

Tadi Kami juga tersambung dengan Pimpinan kami, Kita akan melaporkan secara Resmi terkait keberatan Nelayan, Maupun Pemilik Kapal Nelayan ke pimpinan Pusat.

Peraturan ini juga baru diberlakukan atau di Undang kan, Dalam waktu dekat kita akan mensosialisasikan terkait Peraturan yang Terbaru ini, Ungkap Junita.

Ketua HNSI Kabupaten Sambas, Juniardi (Koordinator Aksi), Mengungkap, Kami Berharap Pemerintah Peka terhadap Nasib Nelayan, Ataupun ABK Kapal Nelayan, seandainya PP. 85/ 2021 Tidak dibatalkan, Maka Pemilik Kapal Nelayan berhenti Melakukan Penangkapan ikan di Laut, karena Sangat memberatkan.

Ketika Kapal Nelayan Berhenti Beroperasional, Maka Nelayan, ABK Kapal Nelayan , tidak bekerja lagi, Sehingga angka pengangguran meningkat, Ungkap Juniardi.

Jika Pemerintah tidak Membatalkan PP. 85/ 2021, maka kami akan melakukan Aksi, maupun Orasi yang jumlahnya cukup Besar, Tutup Juniardi.

( Dedi Anggara)