Hadiri Rakor Persiapan EPPD, Pj Sekda Kalbar Harap Kab/Kota Sampaikan LPPD Tepat Waktu

Kamis, 30 September 2021

Pontianak, BorneOneTV.Com-Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalbar Samuel, SE, M.Si menghadiri sekaligus memberikan materi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2020 berharap proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan indikator kinerja yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh inspektorat daerah dan ditetapkan menjadi dokumen LPPD oleh kepala daerah untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Jika semua sudah dilakukan pengumpulan dan diolah sesuai indikator, maka Inspektorat dengan segera membuat dokumen lalu diserahkan ke Kemendagri”, ungkap Samuel, SE, M.Si, saat menghadiri Rakor EPPD di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Kamis, (30/9).

Dikatakannya, LPPD merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah suatu daerah.

“Kewajiban tersebut telah tertuang pada pasal 69 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”, ingat Pj Sekda Kalbar.

Kemudian, masih kata Samuel yang juga Kadis Kominfo Kalbar, Pemprov Kalbar sangat mengapresiasi atas kerjasama dari seluruh Pemkab/Pemkot se Kalbar yang telah menyampaikan LPPD nya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi atas kinerja dari Pemkab/Pemkot yang mampu menyelesaikan LPPD nya sesuai dengan target yang ditentukan. Tentunya, ini manjadi faktor pendukung dalam penilaian dalam dokumen LPPD nantinya,” ujarnya.

Pj Sekda Kalbar juga mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-undang No 23 Tahun 2014, bagi setiap Kepala Daerah yang tidak menyampaikan LPPD maupun ringkasan LPPD akan dikenakan sanksi administratif .

“Saya ingatkan kepada Pemkab/Pemkot yang belum menyampaikan RLPPD nya untuk segera melaksanakannya sesuai dengan amanat dan ketentuan yang berlaku”, ingat Samuel.

Rakor ini diinisiasi oleh Biro Pemerintahan Setda Kalbar selaku Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan dibuka oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Kalbar Drs Ahmad Salafuddin.

Rakor ini dihadiri beberapa instansi terkait dilingkungan Setds Prov Kalbar, serta seluruh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dari 14 kabupaten/Kota Se Kalbar. (L4Y).