Pj Sekda Kalbar Harap Pemkab/Pemkot Dukung Masyarakat Kembagkan Usaha Perhutanan Sosial

Rabu, 29 September 2021

Pontianak, BorneOneTV.Com-Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Pj Sekda Kalbar), Samuel, S.E., M.Si. mengatakan bahwa Perhutanan Sosial (PS) merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang bertujuan nengurangi angka kemiskinan dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan selama 35 tahun.

Terutama dengan terbitnya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta turunannya dibidang kehutanan, yaitu PP. No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, serta Permen No 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial, telah terjadi perubahan mendasar atas keberpihakan dan pengakuan Pemerintah kepada masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh akses kelola secara legal, baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

“Saya mengharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk turut mengembangkan usaha masyarakat di bidang Perhutanan Sosial sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Antara lain dalam meningkatkan daya saing produk terutama izin edar, sertifikasi dan standarisasi produk serta perlindungan atas hak kekayaan intilektuan (HKI) seperti merek bahkan indikasi geografis,” harap Samuel, S.E., M.Si, saat acara pembukaan Workshop Integrasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Hotel Orchardz Gajah Mada, Rabu, (29/9).

Pj Sekda Kalbar juga menyampaikan harapan Gubernur bahwa perhutanan sosial Kalbar dapat menghasilkan produk andalan untuk kelestarian lingkungan dengan sinergi para pihak untuk membina masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial.

“Kami juga mengharapkan produk Perhutanan Sosial (PS) tidak hanya merupakan produk mentah (Raw Material) dengan nilai tambah rendah. Contohnya tidak hanya madu, tetapi madu atau herbal campuran madu yang bernilai tinggi. Perhutanan sosial menjadi fokus pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan kehutanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan konflik teritorial dengan 5 skema perhutanan sosial yaitu, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan kehutanan,” harapnya.

Dirinya juga menyambut baik kegiatan ini dengan harapan adanya integrasi antara kebijakan perhutanan sosial baik pusat maupun daerah.

“Saya berharap kepada para peserta dan narasumber agar benar-benar mencurahkan kemampuannya untuk dapat mengintegrasikan kebijakan pengembangan perhutanan sosial antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehinga kedepannya Perhutanan Sosial di Kalbar akan tumbuh dan berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Pj Sekda Kalbar. (L4Y).