Selama Tahun 2021, Kejari se– Kalbar  Berhasil Selamatkan Uang Negara Dari Kasus Korupsi Sebesar RP 10.910.619.962.

Pontianak,BorneoneTV .Com -Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memiliki perhatian serius terhadap kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh kejati kalbar selama tahun 2021.

Bahkan penyelamat keuangan negara dari kaus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri se Kalimantan Barat sudah mencapai Rp. 10.910.619.962.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kajati Kalbar Dr. Masyhudi saat menghadiri acara Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat bertempat di aula Graha Khatulustiwa Polda Kalbar pada kamis (20/10/21).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata, Kapolda Kalbar, Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Kepala Perwakilan BPK serta diikuti secara virtual oleh seluruh Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres Se Kalbar.

Dalam sambutannya Masyhudii, menyampaikan upaya pemberantasan korupsi dan pencegahan merupakan hal yang penting.

Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti melakukan penyuluhan ke seluruh komponen masyarakat dan menindak tegas para pelaku korupsi.

“Dalam hal pemberantasan korupsi Kejati Kalbar, sangat serius dan tegas khususnya dalam hal penindakan (law enforcement) terhadap para pelaku Tindak Pidana Korupsi,” kata Masyhudi.

“Hal ini ditujukan agar tujuannya agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain tidak berani untuk coba-coba berbuat korup,” sambungnya.

Berdasarkan data sepanjang tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sudah melakukan penyelidikan sebanyak  20 Kasus korupsi, dengan penyidikan 31 Perkara dan penyelamatan keuangan negara sebedar Rp. 4.074.468.600.

Sedangkan untuk jumlah penanganan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri se – Kalimantan Barat Tahun 2021. penyelidikan sebanyak 43 Kasus, ppenyidika 59 Perkara, penuntutan 53 Perkara dan penyelamatan keuangan Negara sebesar RP. 10.910.619.962.

Menurut Masyhudi, diperlukan sinergitas dan kolaborasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.“Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya koordinasi yang terus menerus dan ditingkatkan sehingga terwujud sinergitas dan kolaboratif dari level pimpinan sampai dengan pelaksanaan dilapangan,” tutupnya.(deni /Wuri )