Jakarta, borneonetv.com – Rencana penambaan anggota Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sebanyak 1.500 hingga 2.000 personil, yang nantinya akan ditempatkan di 34 provinsi di wilayah provinsi Indonesia sebagai upaya optimalisasi pemberantasan terorisme yang merupakan langkah strategi dari Kapolri mendapat banyak dukungan salah satunya dari Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) yang di inisiasi Habib Syakir Ali Mahdi Alhamid.
Menurut Habib Syakir, langkah strategis ini perlu didukung untuk mendukung kerukunan anak bangsa.
“Penambahan personil Densus 88 ini sangat strategis. Karena memang kebutuhan akan kepentingan rakyat untuk kerukunan rakyat,” kata Habib Syakur, dalam keterangannya, Senin (21/2/2022).
Namun demikian, Habib Syakur mengingatkan bahwa kelompok-kelompok radikal, intoleran patut diduga sudah mulai menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah, khususnya para aparatur sipil negara, ormas, hingga partai politik. Karena itu, Densus 88 harus mengantisipasi serta mencegah pergerakan mereka, sebelum semuanya terlambat.
“Sekarang, berani nggak Densus 88 mulai meneliti, mensikapi pengaruh-pengaruh radikalisme dari aparatur sipil negara. Karena sepertinya negeri kita harus ada pembersihan besar-besaran, harus ada gerakan kembali ke Pancasila, gerakan kembali cinta tanah air dan bangsa,” sambung Habib Syakur.
Selain itu, menurut Habib Syakur, kelompok-kelompok ekstrimisme, simpatisan eks HTI dan NII selalu berbicara tentang dosa-dosa TNI-Polri. Hal itu tidak lain sebagai upaya propaganda dengan tujuan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan TNI-Polri.
“Yang terpenting, Densus 88 harus bisa mencegah terjadinya benturan-benturan antar masyarkat. Saya sangat mengapresiasi Densus 88 secara komplek, dari kinerjanya, dedikasinya, dari semangat patriotismenya untuk menjaga keutuhan NKRI,” ungkapnya.
Habib Syakur juga mengingatkan Densus 88 untuk mewaspadai para kepada-kepala daerah yang meletakkan program-program dasarnya selalu mengutamakan soal keagamaan. Contoh baru-baru ini di Kota Malang, yaitu Malang Halal City. “Ternyata konsep ini sangat bertentangan dengan kehidupan pluralisme Kota Malang, mencederai kerukunan beragama di Kota Malang.”
Bagi Habib Syakur, kepala daerah seperti itu perlu pengawasan dari Densus 88, pembinaan dari BNPT.
“Perlu kerja sama program pengawasan melekat, seperti yang terjadi BNPT dengan Pemerintah Kabuptan Garut. Saya harap itu terjadi di seluruh Indonesia,” tukasnya.
Diketahui, Polri sedang mengkaji pengembangan dan penambahan personel di Densus 88 Antiteror.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam kajian itu diperkirakan akan menambah sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel Densus 88.
“Ke depan akan dikaji penambahan sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 (personel) yang akan di tempatkan di 34 provinsi agar kinerja Densus 88 semakin optimal dalam memberantas terorisme,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (17/2/2022). (AS)
