Warga di Ketapang Tuntut Kembalikan Hak Petani 

banner 120x600

Rabu, 9 Maret 2022

Ketapang, BorneOneTV.com- Kemelut Hak Guna Usaha (HGU) PT. BGA dengan petani warga dari desa segar wangi Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, akhirnya memperoleh kepastian hukum. Kepastian itu diperoleh ketika Kementerian ATR/BPN menyatakan areal seluas1400 ha yang selama ini di klaim PT. BGA, memyatayg diclaim PT.BGA Dinyatakan dinyatakan sah milik masyarakat.

Hal ini terungkap dalam Sidang dengar pendapat di ruang rapat DPRD Ketapang pads selasa siang (8/3)2022, antara warga Desa Segar Wangi dengan manajemen PT.BGA DAN KEMENTRIAN BPN KETAPANG, yang di mediasi Komisi dua DPRD Ketapang, mengenai KEMELUT hu HGU PT. BGA yang tumpang tindih dengan LAHAN milik warga,di akhirnya menimbulkan titik terang dan memperoleh kepastian hukum.

Dalam dengar pendapat tersebut akhirnya Dirjen Kementrian ATR BPN yang mengikuti jalan sidang dengar pendapat melalui virtual, memutuskan areal seluas 1400 ha yang di tanam sawit oleh perusahaan perkebunan PT. BGA sejak 2015, tidak masuk dalam HGU PT. BGA. Hal ini berdasarkan surat kementrian ATR BPN surat no 5000 tgl 16 november 2016 dan peta situasi tahun1991ungkap kepala BPN KETAPANG Banu Subekti.

Dengan demikian maka areal seluas 1400 ha harus dikembalikan ke petani. Sedangkan untuk tanaman sawit yg telah ditanam oleh PT. BGA, hasilnyaa harus diberikan ke petani sebesar 20 persen. Menurut ketua komisi dua DPRD Ketapang, ROYDEN TOP

PT. BGA selama ini tidak memberikan kontribusi kepada warga. Setelah selesai dengar pendapat ,Komisi dua DPRD Ketapang bersama opd akan turun kelapangan meninjau kondisi real areal 1400 ha selama ini menjadi kemelut antara warga desa segar wangi dengan PT.BGA ,ditegaskan ketua komisi dua DPRD Ketapang tidak akan membentuk pansus terkait hal ini .

Sementara itu pihak mangemen PT. BGA Ridwan bersikukuh bahwa HGU yg dimiliki dari hasil proses lelang dari PT. Benua Indah gRoup beberapa tahun yang lalu seluas 11.518 ha, mencakup areal desa segar wangi berdasarkan peta situasi tahun 1997. Manajemen PT. BGA,Ridwan Sebagai Manager Corporate Affair, atau

salah satu direksi (Direktur) direktur PT.Isl telah melaporkan hasil produksi sawit dan melaporkan kewajiban pajak hasil tanam diareal 1400 HA yg selama menjadi kemelut.pihak manageman PT.BGA sangat menyesal Pihak Kementrian ATR BPN mengeluarkan surat nomor 5000 tgl 16 novemver 2016 setelah lelang PT.Big dimenangkan PT.Bga tahun 2015 .kenapa tidak ditervitkan sebelumnya bahkan peta situasi 1997 tidak diakui BPN sangat merugikan PT.BGA Dan Warga dari 12 desa lainnya.

Sementara itu ,kepala desa segar wangi ,Thamrin turut hadir bersama puluhan warga hadir dalam dengar pendapat tersebut sangat suka cita setelah mendengarkan penjelasan dari kementrian ATR BPN bahwa areal 1400 ha adalah milik masyarakat ,untuk itu petani menutut BPN untuk mengembalikan hak mereka termasuk memperoleh SHM.

( Wuri)

%d blogger menyukai ini: