Kamis, 19 Mei 2022
Pontianak , BorneOneTV.com- Selain diperingati sebagai hari kebangkitan Nasional, tanggal 20 April juga diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Indonesia melawan korupsi oleh laskar anti korupsi Indonesia (LAKI).
Ormas yang sudah berdiri selama 15 tahun ini berharap seluruh masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dapat bersatu untuk melawan korupsi dihari kebangkitan Nasional Indonesia melawan korupsi.
Sejauh ini laki menilai bahwa aparat penegak hukum sudah lebih baik dalam penanganan kasus korupsi.
“Kita jujur saja dari pihak kepolisian kejaksaan dan KPK sudah maju dalam penanganan beberapa kasus korupsi cuma masyarakat yang harus menyadari untuk mendukung gerakan seperti ini,” kata ketua umum LAKI, Burhanuddin Abdullah, saat ditemui wartawan usai upacara peringatan hari kebangkitan Nasional Indonesia melawan korupsi pada Kamis 19 April 2022.
Terkait maraknya kasus mafia tanah di Kalbar Burhanudin berharap agar para penegak hukum dapat lebih fokus dan konsen dalam menangani kasus-kasus tersebut.
“Karena mafia tanah cukup besar di Kalbar saya ingin mendorong para penegak hukum untuk lebih fokus dan konsen dalam menangani kasus-kasus perkara di Kalimantan barat,” kata Burhanuddin.
“Terutama bagaimana kita memberantas mafia tanah karena mafia tanah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa yang perlu kita basmi,” sambungannya.
Wakil kepala kejaksaan tinggi Kalbar, Purwanto Joko Irianto mengatakan bahwa sejak dulu kejaksaan tinggi Kalbar sangat fokus terhadap penindakan maupun pencegahan korupsi.
“Yang pasti kejaksaan sangat konsen sejak dulu konsen baik penindakan maupun pencegahan. pencegahan lewat bidang Intel ada program masyarakat taat hukum untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang memang awam hukum,” kata Purwanto.
“Kemudian program penerangan hukum kepada masyarakat yang katakanlah pendidikannya atau pengetahuannya sudah cukup bahkan dulu ada program jaksa masuk laut, jaksa masuk desa dan ke sekolah-sekolah,”sambungnya.
Menurut Purwanto, Keterbatasan anggaran dan personil menjadi faktor kendala dalam penindakan dan pencegahan korupsi, namun hal tersebut tidak melemahkan semangat kejaksaan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.
“seperti yang kita ketahui untuk tahun lalu kejaksaan tinggi Kalimantan barat mendapat peringkat nomor 1 dalam penanganan korupsi walaupun dengan anggaran yang terbatas,” ungkap Purwanto.
(Tim)
