Pontianak,BorneoneTV.Com ,Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan barat menggelar aksi damai di depan kantor kejaksaan tinggi Kalbar pada Selasa (11/10/22).
Aksi yang diikuti kurang lebih 20 orang peserta ini dijaga ketat oleh personil kepolisian Polda Kalimantan Barat.
Para peserta aksi yang menggelar orasi di depan kantor Kejati Kalbar menuntut penyelesaian kasus korupsi yang belum selesai ditangani.
Sekretaris Barisan Pemuda Melayu Kota Pontianak, Rama Arief Pratama mengatakan banyak kasus korupsi besar yang menjadi perhatian BPM kalbar.
“Sebenarnya banyak kasus korupsi yang level-level dewa atau level-level atas cuma untuk saat ini kami hanya memonitori untuk kasus navigasi saja karena satu kasus ini juga belum selesai kok gimana yang lain?,” kata Rama.
“Fokus dari teman-teman sendiri adalah kasus navigasi, karena dalam kasus navigasi itu sendiri yang kita ketahui merugikan negara puluhan miliar,” sambungnya.
Rama juga berharap agar kasus-kasus besar seperti ini dapat diberitakan kepada masyarakat.
“Nah hal-hal yang besar seperti itu harusnya tersorot jadi jangan hanya kasus-kasus kecil, kasus-kasus besar juga diberitakan kami monitor itu sampaikan kepada masyarakat,” tutur Rama.
Rama mengungkapkan bahwa dalam aksi damai kali ini pihaknya juga memberikan beberapa berkas yang dianggap dapat membantu kejaksaan tinggi Kalbar dalam melakukan penyelidikan kasus korupsi.
“Tadi di dalam kami sudah menyampaikan kepada perwakilan dari pihak kejaksaan tinggi ada berkas-berkas yang sudah kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kejaksaan tinggi untuk membantu dalam proses penyelidikan,” ungkap Rama.
“Nah berkas itu ada yang dari kejaksaan republik Indonesia, ada yang dari kantor keuangan wilayah Kalimantan Barat dan lain-lain,” tutupnya.
Menanggapi aksi damai dari Barisan Pemuda Melayu Kalbar, Aspidsus Kejati Kalimantan barat, Bambang Yunianto Eko Putro, mengatakan bahwa pada prinsipnya pihak kejaksaan selalu mengoptimalkan segala laporan yang diterima.
“Segala laporan yang kami terima sesuai prosedur kami kaji, kami pelajari kalau memang ditemukan cukup bukti memenuhi unsur adanya penyimpangan, adanya dugaan tindak pidana korupsi ya kami tindak lanjuti,” kata Bambang.
Bambang menambahkan bahwa Kejati Kalbar akan selalu bersifat objektif dan terbuka dalam melakukan proses penegakan hukum diwilayah Kalimantan barat.(Deni)
