Kinerja Belanja Pemerintah, DAK Fisik dan Dana Desa di Ketapang dan Kayong Utara Terakselerasi Optimal di tengah inflasi

KETAPANG, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang dalam Media Briefing Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah Bulan Oktober 2022 ini bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ketapang.pada Kamis (3/10) Media briefing dihadiri seluruh perwakilan perbankan se-Ketapang, perwakilan satuan kerja (Duta Satuan Kerja), dan media massa lokal.
Kepala KPPN Ketapang, Ismail, SST.Ak, M.Comm, membuka media briefing sekaligus menyampaikan update kinerja belanja instansi pemerintah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, Digipay, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (UMi). Secara khusus, kehadiran BPS Ketapang akan menyampaikan insight mengenai snapshot ekonomi Kabupaten Ketapang dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ketapang akan memberikan insight mengenai hasil observasi Kondisi dan Potensi UMKM di Kabupaten Ketapang.
Dalam pembukaannya, Ismail menyampaikan bahwa secara keseluruhan, kinerja belanja yang disalurkan KPPN Ketapang mencapai Rp796,05 Miliar dari alokasi Rp1,09 Triliun atau 78,09 persen sampai dengan 28 Oktober 2022, terakselerasi 12,58% dibandingkan periode Oktober 2021 lalu. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menjadi kontribusi tertinggi akselerasi di Oktober 2022 ini. “Ini (Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa) performa yang sudah sangat optimal, memperhatikan kalau dibandingkan pada periode yang sama pada 2021 lalu, (tahun) ini mengalami percepatan 15,02 persen” ujarnya dalam media briefing tersebut.
Hingga Desember 2022, KPPN Ketapang masih akan menyalurkan belanja Pusat, DAK Fisik dan Dana Desa dengan total Rp294 Miliar untuk wilayah Kab Ketapang dan Kab Kayong Utara.
Untuk platform marketplace pemerintah Digipay, saat ini terdapat delapan vendor di Ketapang yang telah bergabung, dengan nominal transaksi mengalami kenaikan 12,4% pada Oktober ini. Peluang UMKM yang dapat digunakan oleh satuan kerja instansi vertikal sangat besar, mencakup Penyedia ATK, Konsumsi, Jasa Pemeliharaan, Jasa Konstruksi, Jasa Percetakan, dan Jasa Peralatan.
Kepala BPS Ketapang, Agus Hartanto, menyampaikan bahwa inflasi Kalimantan Barat bulan September 2022 relatif kecil dan terkontrol, berada pada angka 0,07% dengan komoditas tertinggi yang mengalami kenaikan atau inflasi adalah Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (1,07%) serta tiga komoditas mengalami penurunan atau deflasi, yaitu: komoditas makanan, minuman, dan tembakau; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; pakaian dan alas kaki. Keberhasilan pengendalian inflasi ini terus dijaga melalui sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
“Komoditas-komoditas yang biasanya mengalami kesulitan karena kekurangan pasokan, saat ini sudah terdeteksi dengan bagus sekali. Bahkan dengan adanya Badan Pangan Nasional, G2G (Government to Government) antar kabupaten juga bisa dilakukan. Seandainya Ketapang kekurangan suatu komoditas, bisa di-supply dari kabupaten lainnya dengan dibantu Badan Pangan Nasional,” terang Agus Hartanto.
Lebih Lanjut, Agus Hartanto mengidentifikasi empat kategori aktivitas perekonomian Kabupaten Ketapang yang mengalami penurunan pada bulan September 2022, yaitu aktivitas pertambangan batu bara, bauksit dan aktivitas pertanian, hortikultura, perikanan (kendala cuaca), aktivitas pusat perbelanjaan modern dan aktivitas industri makan minum, terutama amplang (terjadi kenaikan harga tepung dan penurunan bahan baku ikan berkurang). Sedangkan ada tiga kategori aktivitas yang mengalami kenaikan, yaitu aktivitas produksi CPO (Crude Palm Oil), aktivitas bongkar muat pelabuhan Sukabangun dan Sukaharja, serta aktivitas pembangunan infrastruktur salah satunya untuk persiapan mendukung agenda MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) 5-11 November 2022.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ketapang yang diwakili oleh Endar Yahdi Santoso selaku Relationship Manager SME (Small Medium Enterprise), menyampaikan bahwa penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) BRI Ketapang sampai dengan September 2022 mencapai Rp279 Miliar dengan rincian: KUR Mikro Rp240 Miliar, KUR Ritel Rp39 Miliar. Penyaluran ini sebagian besar ditujukan untuk UMKM, dengan mayoritas pada sektor pertanian dan perdagangan. Untuk persebaran wilayah, penyaluran terbesar ada di Kecamatan Air Upas dan terendah saat ini ada di Kecamatan Sukadana.
BRI Ketapang juga melakukan pembinaan melalui edukasi dan monitoring kepada UMKM, sehingga diharapkan UMKM yang dibina dapat naik kelas. “Kami juga mengelola pasar-pasar UMKM untuk kami jadikan pasar digital. Salah satu contohnya di Pasar Ratu Melati, kami membuat semacam marketplace yang berisikan pedagang-pedagang pasar. Jadi sekarang, selain kita bisa beli langsung ke pasar, kita juga bisa melakukan secara online,” jelas Endar Yahdi Santoso.
BRI Ketapang juga sedang berfokus pada pembayaran secara digital, tidak hanya untuk industri besar namun juga UMKM. Misalnya, saat ini telah tersedia pembayaran cashless melalui QRIS di Pasar Ratu Melati. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi transaksi tunai.
Di akhir acara, Kepala KPPN Ketapang menutup acara media briefing dengan menyampaikan bahwa kinerja belanja pemerintah, baik itu belanja satuan kerja instansi vertikal, Dana Desa, BLT Desa, termasuk akselerasi program penyaluran KUR dan UMi merupakan bagian dari instrumen yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya Kab. Ketapang dan Kayong Utara. “Kinerja belanja pemerintah melalui berbagai program di daerah bersama Pemda, satuan kerja, dan lembaga perbankan akan terus bersinergi untuk menghasilkan dampak optimal pemulihan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kab. Ketapang dan Kayong Utara,” pungkas Ismail.(paganda,)