Sambas, BorneOneTV.com- Polemik Pekerjaan Proyek PAMSIMAS dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat ” Gunung Pangi” sumber Dana APBN 2022 dengan Nilai Rp. 371.465.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) menimbulkan tanda tanya besar dimasyarakat, pasalnya pekerjaan sudah selesai namun sumber air Bersih hingga sekarang tidak bisa di alirkan ke Rumah Masyarakat, Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Sambas, Selasa ( 27/10/2023).
Ketua BPD Desa Temajuk, Nanang Agus Kurdika, mengungkapkan, bahwa dirinya, Saipul ( Ketua KPSPAMS Gunung Pangi), Herlin ( Kasi Pemerintahan Desa Temajuk) tanda tangan nya di palsukan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Infrastruktur Air Minum Antara, Sambas, Jumat ( 27/ 10/2023) ketika dikonfirmasi lewat Pesan WhatsApp.
Nanang menegaskan, tanda tangan 3 (tiga) orang di Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Infrastruktur Termasuk tanda tangan saya di palsukan.
Menurut keterangan Herlin selaku kasipem bersama Saipul tidak pernah menanda tangani Surat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Infrastruktur Air Minum Antara. Seharusnya yang melakukan serah terima pada saat itu PJ Kepala Desa, bukan kasi Pemerintahan, Ungkap Nanang.
Menurut saya, Surat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Infrastruktur tersebut merupakan Rekayasa pihak yang mempunyai kepentingan, jelasnya.
Masyarakat Desa Temajuk menyampaikan, bahwa sejak dari awal Proyek PAMSIMAS di bangun bertujuan untuk mengalirkan air bersih ke 70 Rumah warga, namun kenyataannya sejak selesai di bangun Hinga saat ini air bersih tidak pernah mengalir ke rumah warga, Ungkap masyarakat.
Perencanaan awal Seharusnya menggunakan Sumur bor, akan tetapi pelaksanaannya menggunakan sumur lama yang dimasukkan tiga gorong-gorong. Rasa nya tidak masuk akal sumur gorong-gorong bisa mengaliri 70 Unit Rumah.
Tentunya masyarakat kecewa, seharusnya setelah proyek PAMSIMAS di bangun bisa mengalirkan Air bersih kerumah Warga, malah dari selesai dibangun tidak pernah mengalir.
Bukan kami tidak bersyukur dengan adanya pembangunan di Desa Kami, tapi janganlah masyarakat dibuat seperti ini.
Kami selaku masyarakat, berharap ada Penindakan Hukum, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kegiatan yang mangkrak, sehingga merugikan kami sebagai masyarakat penerima Manfaat, dan tidak terjadi lagi penyimpangan Uang Negara yang dilakukan oleh oknum- oknum yang nakal, Tutup Masyarakat. ( bersambung)
( Dedi Anggara)
