banner 120x600 banner 120x600

Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan Sertifikat Hak Milik dan SKT yang diduga Dicaplok dan Digarap oleh PT RJP Diluar HGU

banner 120x600

Kubu Raya,BorneOneTV– PT Rajawali Jaya Perkasa (PT.RJP) diduga telah mencaplok lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan SKT milik warga yang berlokasi di Desa Rasau  Jaya, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

Sengketa lahan antara warga pemilik lahan atas nama Sofiangi dengan PT RJP telah bergulir sejak lama. Upaya mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dari tahun 2021 sampai tahun 2022, namun belum tercapai kesepakatan.

Merasa belum ada itikad baik dari pihak perusahaan, Kuasa Hukum Sofiangi dari LBH Majelis Adat Dayak, Yohanes Nenes, S.H., Ferdinandus Herri, S.H.,M.H., dan Burhan Rahmadi, S.H.,M.H., kemudian melayangkan somasi kepada pihak PT.RJP serta melakukan pemasangan papan plang di atas lahan yang disengketakan.

Untuk luasan areal lahan milik warga yang di serobot atau dirampas dan dikuasai oleh PT RJP yaitu seluas 453 hektar, terdiri dari lahan SHM seluas 23 hektar dan lahan SKT seluas 440 hektar,” jelas Yohanes Nenes.

Nenes mengatakan PT RJP diduga telah melakukan tindak pidana, dimana pihak perusahaan diduga telah melakukan perampasan, pencaplokan dan penyerobotan atas hak tanah milik orang lain, serta diduga telah mengharap lahan diluar HGU, serta melakukan penggelapan pajak,” ucapnya.

Menurut Nenes, sebelumnya pemasangan papan plang, kliennya telah dilakukan langkah- langkah  mediasi sebanyak 6 kali melalui Pemkab Kubu Raya, yang dikoordinir oleh Asisten 1 dan BPN Kubu Raya dengan dihadiri oleh pihak perusahaan, pihak  Kecamatan dan pemerintahan desa.

“Dan pada saat mediasi yang ke- 6 tahun 2022 sudah ada kata sepakat untuk melakukan penawaran harga, namun tidak terealisasi, sehingga akhirnya kami melakukan upaya somasi dan pemasangan papan plang di lokasi yang bersengketa,” ujar Nenes.

Lanjut kata Nenes bahwa ada kesengajaan dari pihak owner PT RJP untuk membenturkan masyarakat dengan pemilik lahan, ” tuturnya.

Ia pun berharap agar pihak owner PT RJP untuk segera mengambil sikap, merealisasikan pembayaran ganti rugi lahan milik kliennya.

“Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka pihaknya akan mengambil langkah- langkah hukum selanjutnya,” tegas Nenes.

Pihak Manager Kebun PT RJP saat berada di lokasi dan hendak dikonfirmasi pada (13/11) menyampaikan bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan adalah legal perusahaan.

Sementara pihak legal perusahaan Ginting saat hendak dihubungi via seluler untuk dikonfirmasi pada hari Selasa, 14 November 2023,  justru tidak memberikan respon dan tanggapan apapun terkait permasalah tersebut. (Tim).

 

%d blogger menyukai ini: