Jakarta, borneonetv.com – Kurang lebih 20 hari lagi rakyat Indonesia akan menentukan pilihan politiknya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Pemitu Ini harus dijadikan sebagai momentum penentu dalam menentukan pemimpin dan penguatan kualitas demokrasi untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mewujudkan kesejahteraan umum. Penentuan pilihan tentunya tidak lepas dari hak independensi bagi setiap warga negara Indonesia yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas atas pilihan-pilihan politiknya. Rasionalitas politik dalam menentukan pilihan harus linear dengan penguatan kualitas demokrasi menuju demokrasi yang mapan. Meskipun perjalanan demokrasi lewat pemilu hari ini masih mengalami beberapa persoalan antara lain masih kuatnya politik transaksional, minimnya kesadaran politik rakyat, politik yang elitis dan terjadi alienasi politik, black campaign, polarisasi politik dan produksi hoax semakin massif.
Politik transaksional tidak lepas dari orientasi jangka pendek elit politik untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan menggunakan berbagai macam cara. Politik transaksional hanya melanggengkan kekuasaan semata para elit politik dan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dan bisa menyebabkan garis demarkasi antara rakyat dan elit politik. Selain itu politik transaksional harus mulai direduksi dengan meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui aktifitas-aktifitas politik seperti pendidikan dan pelatihan politik yang dilakukan secara masif. Pembangunan kesadaran politik rakyat ini harus menjadi komitmen bersama para partai politik, penyelenggara pemilu
dan gerakan sosial.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan masifnya produksi hoax juga mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Berita-berita hoax diproduksi secara masif untuk menggiring dan mempengaruhi opini serta perspektif publik untuk menguntungkan kepentingan kekuasaan politik.
Produksi hoax ini juga akan menyebabkan dan menajamkan polarisasi politik sebagai alubat dari fanatisme politik.
Terlepas dari beberapa persoalan diatas, sudah menjadi tanggung jawab bersama kelompok-kelompok gerakan sosial dan gerakan mahasiswa untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Pertarungan politik 2024 ini hanya pertarungan sementara dan perebutan kekuasaan politik. Namun ada hal yang lebih besar dari ini yakni keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi komitmen untuk dijaga dan diperkuat bersama seiring dengan memanasnya percaturan politik global dan nasional. Pemilu 2024 Jangan sampai meninggalkan polarisasi politik yang terus menajam yang bisa mereduksi persatuan dan kesatuan bangsa.
Dari situasi diatas, maka kami yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus menyatakan sikap seperti berikut :
1. Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai momentum Pembangunan bangsa dan negara untuk melahirkan estafet kepemimpinan nasional untuk menyelesaikan persoalan-persoaian yang dihadapi oleh rakyat Indonesia
2. Pemilu 2024 harus menjadi ruang pertarungan politik gagasan dengan menguatkan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
3. Mengajak kepada seluruh elemen dan komponen kekuatan bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pemilu 2024 dengan aman, damai, jujur, berkualitas, transparan dan demokratis
4. Menolak segala bentuk yang berhubungan dengan Money politic, Black Campaign, Isu — isu SARA, HOAX dan politik identitas yeng bisa mereduksi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa den bernegara
5. Mendorong netralitas TNI – POLRI dan aparatur negara lainnya untuk menjaga stabilitas politik pada momentum pemilu 2024
6. Mendorong komitmen para calon presiden dan wakil presiden serta partai politik untuk memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek tetapi subyek politik dengan membuka ruang seluas – luasnya didalam ruang kekuasaan jika memenangkan pertarungan pemilu 2024.
Mengetahui Ketua Umum Cipayung Plus antara lain :
Abd. Musawir Yahya (Ketua Umum DPP – IMM)
M. Abdullah Syukri (Ketua Umum PB- PMII)
Zaky Ahmad Rivai (Ketua Umum PP – KAMMI)
Wiryawan (Ketua Umum PP – HIKMAHBUDHI)
Jefry Gultom (Ketua Umum PP – GMKI)
Muhammad Asrul (Ketua Umum EN – LMND)
Tri Natalia Urada (Ketua Presidium PP – PMKRI)
I Wayan Darmawan (Ketua Umum PP – KMHDI)