Menyikapi hal ini Direktur Haidar Alwi Institut (HAI) Sandri Rumanama menilai kasus kasus kejahatan tambang dan kongkalikong perizinan, kerusakan hutan dan tambang ilegal sudah menjadi hal biasa di masyarakat kita akibat lemahnya pengawasan negara terhadap kejahatan kejahatan seperti ini.
Ia mempertanyakan pengawasan negara terhadap kasus kasus sperti ini. Apakah hanya negara tidak bisa mengawasi hal hal seperti ini ? Sampai orang-orang ini bisa kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Itu kan gak logis ini harusnya dicari solusinya agar kedepan kejahatan sperti ini bisa terminamilisir dan teratasi,” tutur Sandri
Sandri mengatakan wacana pembentukan dirjen GAKKUM ESDM adalah solusinya agar pihak pihak terkait terwadahi dan terorganisir untuk secara regulasi bisa mengatasi kasus kasus seperti ini dalam persefektif birokrasi dan itu penegakan hukum.
Ia mengatakan bahwa pernyataan pembentukan dirjen GAKKUM ini sudah sejak tahun 2020 dan rencana rampung tahun 2022 sampai tahun 2024 belum selesai juga.
“Ini sudah dadi 2020 rencananya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) akan rampung di akhir tahun 2022., toh sampai 2024 belum selesai juga,” papar Sandri
Sandri melanjutkan padahal sudah berganti SekretarisnJenderal Kementerian ESDM-pun dirjen GAKKUM belum juga rampung.
”Itu artinya negara tidak serius mengatasi persoalan seperti ini dan terus membiarkan aktivis PETI ini dilapangan,” pungkas Sandri.
