banner 120x600

Haidar Alwi Institute Luruskan Narasi yang Menyerang Kapolri Imbas Kasus Vina Cirebon

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi meminta masyarakat terus mengawal dan mempercayakan pengusutan Kasus Vina Cirebon kepada aparat kepolisian, Senin, (3/5/2024).
banner 120x600

Jakarta-Borneonetv.com – Haidar Alwi Institute (HAI) meluruskan narasi yang mendiskreditkan Polri secara institusi maupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara pribadi. Pendiri HAI, R Haidar Alwi meminta masyarakat terus mengawal dan percaya kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus Vina di Cirebon.

Dalam narasi yang beredar, kasus Vina Cirebon tahun 2016 dibanding-bandingkan dengan kasus Sum Kuning Yogyakarta pada tahun 1970 lalu. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat harus memberikan terimakasih kepada Kapolri karena sudah berhasil menangkap tersangka yang menjadi DPO selama 8 tahun.

“Kalau kasus Sum Kuning, pengusutannya tidak didukung oleh Presiden Soeharto. Berbeda dengan kasus Vina Cirebon yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi,” kata R Haidar Alwi saat dikonfirmasi, pada Senin, (3/5/2024).

Bahkan, narasi yang beredar juga membanding-bandingkan sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Kapolri Jenderal Hoegeng. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut tidak bernyali mengusut Kasus Vina Cirebon. Sedangkan Kapolri Jenderal Hoegeng dinilai rela mempertaruhkan jabatannya demi pengusutan Kasus Sum Kuning.

R Haidar Alwi menegaskan, Jenderal Hoegeng kehilangan jabatannya bukan semata-mata karena Kasus Sum Kuning, melainkan karena ketidakharmonisan hubungan antara Hoegeng dengan Soeharto jauh sebelum Hoegeng menjadi Kapolri dan Soeharto menjadi Presiden.

Menurut R Haidar Alwi, ada pertentangan antara prinsip ketegasan dan kejujuran Hoegeng dengan Soeharto dalam kasus penyelundupan tekstil yang menyeret Ibu Tien dan kasus penyelundupan mobil mewah yang menyeret Robby Tjahjadi.

Pertentangan prinsip itu melahirkan ketidakharmonisan yang berimbas pada penanganan Kasus Sum Kuning yang dioper ke lembaga lain. Akhirnya, Kapolri Jenderal Hoegeng kehilangan jabatannya dan ketidakharmonisan itu berlanjut bahkan setelah Jenderal Hoegeng tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.

“Jadi, Kapolri Jenderal Hoegeng kehilangan jabatannya bukan Kasus Sum Kuning, tapi karena tidak harmonis dengan Presiden Soeharto. Kalau di Kasus Vina Cirebon, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi sangat harmonis dan tidak ada masalah. Keduanya punya komitmen yang sama dalam penegakan hukum,” pungkas R Haidar Alwi.

%d blogger menyukai ini: