banner 120x600

Fraksi Partai Gerindra dan PDIP sebut Kebijakan Keringanan Pajak oleh Bupati Rugikan PAD Kabupaten Melawi

banner 120x600

Melawi- borneonetv.com- Pendapat tersebut disampaikan secara tegas oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Melawi, Iif Uspayadi dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi Gerindra tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 dan Raperda Kabupaten Melawi tahun 2024 pada tanggal 25 Juni 2024.

Menurut Iif yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Melawi ini, pengurangan pajak pada setidaknya tujuh perusahaan sawit melalui Surat Keputusan Bupati Melawi menjadi salahsatu penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Melawi tahun anggaran 2023 hanya terealisasi sebesar Rp46.569.007.123,48,” dan itu hanya sebesar 59,66% dari anggaran yang mencapai Rp78.052.026.484,00,” tegas Iif dengan muka sedikit kecewa.

Dalam cacatan lain, Fraksi Gerinda berharap dugaan berkurangnya potensi pendapatan Asli Daerah ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk membuktikan apakah benar kebijakan yang dilakukan oleh Bupati ini merupakah upaya yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. “Perusahaan yang diberi keringanan itu notabene adalah perusahaan yang masih berproduksi,” tegas Iif lagi.

Senada dengan Fraksi Gerindra, Bendahara  Fraksi PDI-P, Matius Rindau pun mempertanyakan hal yang sama terkait cukup banyaknya potensi PAD yang harusnya bisa masuk ke penerimaan negara,” Tapi malah hilang begitu saja potensi tersebut, dan ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Matius.

Di akhir penjelasannya, IIf kembali mengharapkan agar persoalan ini bisa disikapi secara serius oleh Pemerintah dan juga DPRD agar terciptanya sistem pemerintahan yang akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Melawi. –Tim Liputan

%d blogger menyukai ini: