Sambas, BorneOneTV.com– Ratusan Mahasiswa, Elemen Masyarakat, dan Pemuda melakukan Seruan Aksi Tolak Revisi Undang – Undang Pilkada sambil membawa keranda Mayat bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi yang di tempel Foto keluarga Jokowi Dodo, Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (23/08/2024).
Tidak hanya itu, Aksi Masa juga menuntut diberantasnya Judi Online dan dibentuk nya KPPAD di kabupaten Sambas.
Koordinator Aksi, Muhammad Farhan, menyampaikan, Mendesak DPR RI untuk membatalkan Revisi UUD Pilkada, Mematuhi Putusan MK, Mendesak KPU untuk melaksanakan putusan MK, Mendesak Bawaslu untuk menjalankan Checks and Balance untuk memastikan KPU melaksanakan Putusan MK, Sambas, Jumat (23/08/2024).
Meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sambas untuk memberantas judi online. Maraknya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Mendesak Pemerintah Daerah Untuk membetuk KPPAD di kabupaten Sambas.
Mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sambas untuk segera menekan Pemprov Kalbar segera menyelesaikan pekerjaan proyek Waterfrount Sambas maupun Proyek- proyek yang belum terselesaikan, menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan Atensi terhadap Program bantuan Pendidikan Masyarakat yang kurang mampu, serta memastikan penyaluran tepat sasaran dan Transparant, Serta mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pemerataan Infrastruktur di kabupaten Sambas, Tegas Muhammad Farhan.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, menyampaikan, menyambut baik kedatangan Mahasiswa, Elemen masyarakat, maupun Pemuda. Kami menerima apa yang kawan-kawan sampaikan dan akan kami teruskan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Kasus waterfront sambas menggunakan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Barat, kini sudah di proses oleh Aparat Penegak Hukum.
Yang tadinya kita masyarakat Kabupaten Sambas, berharap dibangunnya Waterfrount memberikan ke indahan, namun kenyataannya mangkrak dan membuat kita semua sedih melihatnya.
Kami perpanjangan suara dari Masyarakat, kami tetap berjuang untuk mengawal apa yang telah disampaikan Kawan-kawan Mahasiswa dan Masyarakat.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin menyampaikan, berkomitmen bersama- sama Mahasiswa , Elemen Masyarakat, dan Pemuda untuk mengawal putusan MK, kita sepakat menolak Revisi UUD Pilkada, Sambas, Jumat (23/08/2024).
Lanjut Ferdinan, terkait kasus yang ada di Kabupaten Sambas, seperti Kasus Korupsi Dana Desa dijawai selatan, kasus waterfront sambas kini sudah di proses oleh penegak Hukum.
Terkait maraknya judi online, ini menjadi tugas kita bersama, tanggung jawab kita untuk memberantasnya, Tegas Ferdinan.(DED).
