banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600

Empat Kades Ketungau Hulu Dilaporkan Ke Polda Kalbar, Tokoh Masyarakat Minta Kasusnya Diselesaikan Secara Damai

banner 120x600

Pontianak, BorneOneTV– Pelaporan empat kepala Desa di Kecamatan Ketungau Hulu memicu reaksi dari beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Sintang dan berbuntut panjang.

Secara tegas tokoh masyarakat meminta agar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kiara Sawit Abadi (KSA) HPI Group untuk mencabut laporannya terkait permasalahan limbah yang dikelola oleh masyarakat setempat.

” Kami sebagai tokoh masyarakat menginginkan kedamaian, kenyamanan dan keharmonisan. Jadi kami minta pihak HPI Grup mencabut laporannya di Polda dan berdamai dengan 4 kepala desa yang dilaporkan,” tegas salah satu tokoh masyarakat Andreas P. Asap pada sejumlah awak media pada hari Rabu, 18 September 2024.

Andreas menyebutkan bahwa kasus tersebut bukan merupakan kasus pencurian sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan dan harus berdamai.

” Tidak ada unsur pencurian dalam pengambilan limbah pabrik, surat menyuratnya lengkap, mereka yang tanda tangan dan disaksikan oleh pihak koramil dan Polsek setempat,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan empat kepala desa tersebut tidak melanggar hukum karena pengambilan miko sudah melalui kesepakatan bersama yang juga di tandatangani oleh pihak perusahaan.

“Kami sudah turun langsung ke lokasi dan melihat sendiri situasinya. Pengambilan miko atau limbah sawit di pabrik Gelatik Mill ini dilaporkan ke Polda Kalbar oleh perusahaan. Jika terus di biarkan, ini bisa memicu kejadian yang tidak kita inginkan,” ungkap Andreas

Andreas juga menyoroti sikap pihak HPI Group yang enggan hadir dalam mediasi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan alasan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Kalbar.

Ia mengingatkan bahwa perusahaan memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari pemerintah daerah dan seharusnya menghormati upaya mediasi.

“Jangan ada propaganda dari pihak perusahaan dengan merekrut oknum-oknum masyarakat untuk menjadi pembela perusahaan. Ingat, itu adalah politik devide et impera yang hanya akan memecah belah masyarakat. Jika terjadi bentrok antara masyarakat, pihak HPI Group harus bertanggung jawab penuh,” pungkasnya

 

%d blogger menyukai ini: