Borneonetv.com, Jakarta – Riuh politik pasca kericuhan 25 Agustus lebih banyak diwarnai opini liar daripada fakta. Framing yang seolah-olah reformasi identik dengan pergantian pucuk pimpinan adalah kesesatan logika.
Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan Polri dibawah pimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukan kinerja yang mumpuni.
“Kalau kita mau jujur, di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri telah menorehkan kerja nyata yang justru memperkuat sendi bangsa,” kata Haidar.
Haidar menekankan, publik jangan terjebak dalam wacana politik semata, tetapi perlu menimbang bukti konkret.
“Jangan sampai suara gaduh menutup mata kita terhadap capaian Presisi yang benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.
Pendidikan dan Generasi Muda
Polri di era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya menjadi penegak hukum, melainkan juga motor literasi kebangsaan. Program Polri Goes to Campus membuka ruang dialog mahasiswa dengan aparat, sementara Polisi Sahabat Anak dan Polisi Cilik melatih kedisiplinan sejak usia dini. Di wilayah 3T, polisi hadir mengajar di sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Beasiswa bagi anak anggota maupun masyarakat kurang mampu, serta pengamanan ujian nasional, memastikan hak pendidikan tetap terlindungi.
Generasi muda juga mendapatkan perlindungan serius di ranah digital. Patroli siber rutin digelar untuk menangkal predator online dan konten berbahaya. Di sekolah, Polri menyelenggarakan penyuluhan anti-bullying dan bahaya narkoba.
“Kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jelas menyeluruh: anak aman di jalan, di sekolah, dan di ruang digital,” sambung Haidar.
Semua upaya ini menjadi bekal masa depan bangsa. Namun, generasi muda hanya bisa tumbuh kuat bila stabilitas ekonomi keluarga mereka juga terjaga. Karena itu, perhatian Polri berlanjut ke sektor pangan, distribusi, dan kesejahteraan publik.
Ekonomi, Kesejahteraan dan Ruang Publik
Upaya menjaga stabilitas ekonomi terlihat dari kerja Satgas Pangan yang menindak mafia beras dan minyak goreng. Distribusi pupuk bersubsidi dikawal ketat agar tepat sasaran, sementara mafia BBM ditindak tegas meski menyangkut kepentingan besar.
“Keamanan distribusi kebutuhan pokok adalah syarat ekonomi sehat, dan Polri hadir untuk menjaganya,” ucap Haidar.
Di pasar tradisional, kehadiran aparat memastikan harga tetap stabil. Bagi pelaku UMKM, pendampingan polisi membantu mereka terhindar dari praktik curang. Semua ini membuktikan bahwa wajah Polri sesungguhnya hadir langsung di tengah masyarakat.
Pada saat yang sama, Polri memperlihatkan komitmen pada kebebasan pers. Kerja sama dengan Dewan Pers memastikan jurnalis terlindungi. Media Center Polri yang terbuka 24 jam menjadi sarana transparansi, sementara pelatihan literasi digital bagi wartawan daerah memperkuat daya tahan terhadap hoaks.
“Keterbukaan adalah strategi legitimasi, bukan kelemahan,” tegasnya lagi.
Kerja di bidang ekonomi dan publik ini jelas memperlihatkan peran Polri yang luas. Namun semua capaian itu tidak bisa dilepaskan dari dasar hukum yang meneguhkan posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan.
Landasan Konstitusi dan Refleksi Bangsa
Pasal 30 UUD 1945 menegaskan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Dengan kerangka itu, tudingan bahwa Kapolri berseberangan dengan Presiden jelas keliru.
“Hubungan Presiden dan Kapolri adalah kemitraan strategis. Mengadu keduanya sama saja mengganggu stabilitas nasional,” jelas Haidar.
Haidar juga menambahkan, Polri adalah wajah negara di mata rakyat. Ketika Polri bekerja dengan adil, rakyat percaya pada hukum. Namun bila Polri dilemahkan oleh wacana politik semu, fondasi bangsa ikut terguncang.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Presisi telah membuktikan Polri bisa modern, humanis, dan transparan. Fakta ini jangan dikaburkan oleh riuh politik. Pegang data, rasakan dampaknya, dan dukung yang bekerja,” pungkas Haidar.
